Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tiap kabupaten dan kota dengan RPJMD provinsi. Upaya itu dinilai mampu mempercepat sinkronisasi program pembangunan sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan.
Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat pembahasan penyusunan RPJMD Kutai Timur 2025–2029, Kamis (26/06). Ia menekankan setiap daerah perlu menyamakan arah pembangunan agar visi besar provinsi lebih mudah tercapai.
“Kami mendorong setiap kabupaten dan kota di Kaltim agar menyelaraskan RPJMD masing-masing dengan provinsi. Dengan begitu, realisasi program bisa berjalan lebih efektif dan terukur,” ujarnya.
Menurut Agus tanpa penyelarasan, pemerintah daerah kerap menghadapi kendala dalam penganggaran maupun implementasi program. Ia mencontohkan, masih ada daerah yang mengajukan program berbeda arah dengan prioritas provinsi, sehingga realisasi pembangunan menjadi terhambat.
“Kalau RPJMD kabupaten atau kota tidak sejalan dengan provinsi, maka koordinasi sulit terwujud. Padahal, semua pembangunan harus saling menguatkan,” jelasnya.
Agus menilai, RPJMD provinsi memuat kerangka besar pembangunan Kaltim yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan, dan persiapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, setiap daerah perlu menyesuaikan agar mampu mendukung strategi pembangunan nasional.
“Provinsi tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga kabupaten kota. Kita harus bergerak dalam satu irama. Penyelarasan RPJMD adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan bersama,” lanjutnya.
Selain itu, Agus meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif berkoordinasi dengan provinsi sejak tahap perencanaan. Ia menyebut pola komunikasi dua arah akan mempermudah penyusunan program yang tepat sasaran.
“Kita ingin semua program, baik di provinsi maupun kabupaten kota, benar-benar berdampak bagi masyarakat. Jadi, komunikasi sejak awal menjadi penting agar tidak ada lagi program yang terbuang percuma,” tuturnya.
DPRD Kaltim, tambah Agus, juga berkomitmen mengawal proses penyusunan RPJMD di daerah. Ia memastikan dewan akan terus memberikan masukan agar dokumen perencanaan lima tahunan itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak hanya hadir dalam forum formal, tetapi juga terus memantau pelaksanaan program di lapangan. DPRD berkepentingan agar RPJMD benar-benar menjadi panduan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post