SAMARINDA – borneoupdate.com, Sekitar 10 ribu anak di Kalimantan Timur (Kaltim) diketahui belum mengenyam pendidikan formal. Temuan ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kaltim, yang menilai program pendidikan gratis atau Gratispol sebagai langkah strategis untuk menekan angka anak tidak sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa Gratispol yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan kebijakan logis dan relevan untuk menjawab persoalan akses pendidikan.
“Salah satu cara paling logis untuk menekan jumlah anak yang tidak sekolah adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan. Itulah kenapa Gratispol sangat relevan untuk Kaltim,” ujar Darlis beberapa waktu lalu.
Meski begitu, ia menekankan bahwa kendala pendidikan di Kaltim tidak berhenti pada biaya sekolah saja. Faktor geografis dan biaya hidup juga menjadi tantangan utama, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
Darlis mencontohkan bahwa calon mahasiswa dari Kutai Barat harus merogoh kocek hingga Rp2 juta hanya untuk perjalanan ke Samarinda.
“Transportasi, kos, makan, hingga uang saku jadi beban tersendiri bagi keluarga,” katanya.
Sebagai solusi tambahan, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong keterlibatan sektor swasta melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk beasiswa untuk biaya hidup siswa dan mahasiswa kurang mampu.
“CSR bisa dipakai untuk menopang kebutuhan harian pelajar dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Pemerintah menanggung biaya sekolah, sementara CSR bantu kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Menurut Darlis, jika sinergi antara anggaran daerah dan dukungan CSR bisa dijalankan secara optimal, maka hambatan ekonomi maupun struktural terhadap akses pendidikan bisa dikurangi secara signifikan.
“Kalau pendekatan ini kita jalankan bersama, Insya Allah anak-anak kita bisa terus sekolah. Bahkan sampai kuliah, tanpa terhambat biaya,” tutupnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post