Samarinda, Borneoupdate.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menekankan perlunya kolaborasi multi pihak dalam percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Ia menilai proyek PLTSA tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Subandi mengatakan keterlibatan pihak ketiga, baik investor swasta maupun mitra strategis, sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi proyek yang ditargetkan beroperasi akhir 2025 tersebut. Karena pemerintah di berbagai daerah sedang berhadapan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBD, tentu bebannya berat. Karena itu, kita perlu mengajak pihak ketiga ikut berkontribusi. Dengan begitu, pembangunan PLTSA bisa lebih cepat dan lebih efisien,” ujarnya, Selasa (22/07).
Di sisi lain, lanjut Subandi, PLTSA bukan hanya solusi untuk mengatasi persoalan sampah, tetapi juga strategi untuk memperkuat ketahanan energi di daerah. Dengan memanfaatkan sampah rumah tangga dan industri, Kaltim bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sekaligus menekan volume sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“PLTSA memberi dua manfaat sekaligus: mengurangi masalah sampah dan menghasilkan energi. Kalau ini berhasil, masyarakat akan merasakan langsung dampaknya. Makanya kami sangat mendukung realisasi program ini,” jelasnya.
Subandi juga mengingatkan, kesuksesan PLTSA tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, melainkan juga oleh kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Ia meminta warga Kaltim menjadikan budaya memilah sampah organik dan anorganik sebagai kebiasaan sehari-hari.
“Teknologi canggih tidak akan maksimal kalau masyarakat tidak mendukung. Budaya pilah sampah jelas jadi kuncinya. Kita semua harus ikut ambil bagian. Jadi pemerintah harus kondisikan budaya itu ke pihak warga,” tuturnya lagi.
Menurut Subandi pemerintah daerah perlu meluncurkan program edukasi dan sosialisasi masif agar masyarakat memahami pentingnya memilah sampah. Program tersebut, seharusnya bisa dilakukan melalui sekolah, kelompok masyarakat, hingga lembaga keagamaan.
“Kita perlu gerakan bersama. Kalau anak-anak sekolah, warga RT, hingga tokoh agama ikut bergerak, maka kesadaran memilah sampah akan lebih cepat terbentuk. Harusnya sekarang sudah mulai sosialisasi,” lanjutnya.
Selain itu, Subandi menekankan bahwa proyek PLTSA harus transparan dan akuntabel. Ia meminta agar proses kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan publik. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya mendukung percepatan PLTSA sebagai proyek strategis daerah. Harapannya, akhir 2025 nanti, pengoperasian PLTSA sebagai jawaban atas persoalan sampah dan energi sekaligus. (Adv/ANA)
Discussion about this post