Samarinda, Borneoupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Namun, anggota DPRD Kaltim mengingatkan agar eksekutif tidak gegabah dalam menjalankan program-program unggulan seperti Gratispol dan Jospol tanpa kalkulasi menyeluruh.
Peringatan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD Kaltim. Rapat ini menjadi momen penting dalam menyelaraskan visi antara dua lembaga utama daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo menilai kesiapan anggaran dan dukungan lintas sektor harus menjadi dasar sebelum program-program unggulan dijalankan. “Kami jelas mendukung program Gratispol dan Jospol. Tapi jangan sampai program ini jadi proyek pencitraan yang membebani APBD dan gagal tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (10/07).
Sigit menilai banyak program unggulan yang gagal di masa lalu karena minim koordinasi dan perhitungan fiskal yang lemah. Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah daerah mengutamakan kehati-hatian dalam perumusan kebijakan jangka menengah. “Perlu kalkulasi menyeluruh. Jangan sampai melampaui kapasitas fiskal. Kalau program tidak berjalan kan menjadi pertanyaan besar di masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Sigit juga meminta pemerintah segera menyusun peta jalan implementasi program agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami peran dan target masing-masing. RDP kali ini juga membahas pentingnya pendekatan multisektor agar RPJMD tidak berjalan parsial. Pemerintah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan pengawasan.
“Kita harus mendengarkan masukan kritis dan membangun. Jadi terjalin sinkronisasi antar program dan keberlanjutan anggaran. Karena ini yang biasanya menjadi tantangan serius dalam menyusun RPJMD 5 tahun ke depan,” tuturnya.
Menurut Sigit Pansus akan terus memperkuat koordinasi dengan Bappeda, OPD teknis, serta pihak akademik untuk menyusun RPJMD yang realistis dan berpihak pada masyarakat. Program Gratispol dan Jospol menjadi pilar utama pembangunan sosial lima tahun ke depan. Gratispol menargetkan pembebasan biaya pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Sementara Jospol mengarah pada penguatan akses dan partisipasi warga dalam kebijakan publik secara adil.
“Dokumen RPJMD harus menjadi panduan nyata pembangunan daerah. Kondisi ini menuntut komitmen konkret di lapangan. Rakyat butuh hasil nyata atas janji kampanye saat pemilihan lalu. Makanya perlu rancngan program yang matang,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post