Samarinda, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga fungsi representasi daerah. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke kantor penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta. Dalam kunjungan ini, para legislator meninjau langsung kondisi fasilitas, mengevaluasi efektivitas pelayanan dan memastikan peran kelembagaan berjalan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan kehadiran mereka bukan sekadar menjalankan agenda rutin. Ia menyebut kunjungan ini sebagai langkah konkret pengawasan fungsi strategis yang dijalankan kantor penghubung. Agar fasilitas ini berjalan optimal sebagai jembatan komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan Kantor Penghubung benar-benar menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah. Ini menyangkut kepentingan Kaltim di tingkat pusat, dan kami tidak ingin peran itu berjalan setengah hati,” ujarnya, Rabu (25/06).
Baharuddin menyebut keberadaan kantor penghubung sangat krusial. Terutama di tengah dinamika kebijakan nasional yang membutuhkan respon cepat dan koordinasi lintas lembaga. Dalam tinjauan lapangan, para anggota dewan langsung melihat bagaimana sarana dan prasarana pendukung efektivitas pelayanan. Termasuk proses komunikasi kelembagaan dengan mitra pusat.
“Fasilitas yang memadai adalah syarat mutlak untuk mendukung kinerja optimal. Jika Kantor Penghubung tidak difasilitasi dengan baik, maka pelayanan terhadap warga Kaltim di Jakarta dan pengawalan kebijakan pusat bisa terganggu,” jelasnya.
Menurut Baharuddin kunjungan ini juga menyoroti aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Komisi I menyampaikan perlunya peningkatan kualitas personel dan penguatan sistem koordinasi agar fungsi penghubung tidak sekadar administratif, melainkan strategis dan proaktif dalam menyuarakan kepentingan daerah.
“Selain fasilitas, SDM yang ada juga harus punya kapasitas dan jejaring. Jangan sampai Kantor Penghubung hanya menjadi kantor formalitas yang tidak berfungsi maksimal. Kami juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya lagi.
Burhanuddin menambahkan hasil kunjungan ini akan dibawa dalam rapat kerja dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. DPRD tidak ingin fungsi vital ini terabaikan, terlebih di masa transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Di mana peran koordinasi dengan pusat menjadi lebih penting dari sebelumnya. (Adv/MAN)
Discussion about this post