Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen mempertahankan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sikap itu tetap diambil meski pemerintah pusat memangkas transfer dana ke daerah hingga mencapai 60 persen.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro menyebut sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Ia menegaskan, pemotongan dana dari pemerintah pusat tidak akan mengubah komitmen DPRD dalam memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
“Kami tetap berpegang pada aturan. Anggaran pendidikan harus 20 persen, meski secara nominal terjadi penurunan karena transfer pusat juga berkurang. Prinsipnya, pendidikan tetap prioritas,” ujarnya, Rabu (05/11).
Di sisi lain, lanjut Budiono, pemotongan dana transfer pusat yang mencapai 60 persen otomatis berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Surat resmi dari Kementerian Keuangan sudah diterima Pemerintah Kota Balikpapan dan menjadi dasar perhitungan dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2026.
Ia menjelaskan, meskipun nilai nominalnya turun, persentase alokasi untuk pendidikan tidak akan bergeser dari angka 20 persen. Langkah ini diambil untuk memastikan program pendidikan tetap berjalan. Terutama yang menyentuh masyarakat langsung seperti bantuan operasional sekolah (BOS), insentif guru, hingga peningkatan sarana dan prasarana.
“Kami menyadari keterbatasan fiskal daerah, tapi jangan sampai pendidikan menjadi korban. DPRD bersama pemerintah kota akan melakukan efisiensi di sektor lain agar pendidikan tidak terganggu,” jelasnya.
Selain menjaga porsi anggaran, menurut Budiono, DPRD juga mendorong Dinas Pendidikan Balikpapan agar memaksimalkan efisiensi penggunaan dana. Ia menyebut fokus anggaran ke depan tidak hanya pada kuantitas. Namun juga pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan memberi dampak nyata. Bukan sekadar memenuhi persentase, tapi harus benar-benar meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah-sekolah,” tuturnya lagi.
Budiono menambahkan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan transparan. Di mana Ia berharap masyarakat mendukung langkah pemerintah kota dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan program pendidikan meski menghadapi keterbatasan fiskal. (MAN)
Discussion about this post