Balikpapan, Borneoupdate.com – Rendahnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Balikpapan menjadi perhatian serius. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar di kota minyak.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jumlah pendaftar PPPK guru sangat minim. Dari 360 formasi yang tersedia, hanya 40 orang yang mendaftar. “Jumlah ini sangat jauh dari harapan. Kami cukup terkejut karena kuota yang tersedia cukup besar tapi peminatnya sedikit,” ujarnya, Sabtu (01/03).
Dugaan awal, lanjut Gasali, terkiat rendahnya jumlah pendaftar terkait kurangnya sosialisasi atau persyaratan yang terlalu sulit. Namun ternyata para calon tenaga pengajar memilih menunggu pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Banyak calon guru yang lebih memilih menunggu seleksi CPNS dibandingkan mendaftar PPPK. Perbedaan fasilitas dan penghasilan antara PPPK dan CPNS menjadi faktor utama,” jelasnya.
Menurut Gasali, perbedaan kesejahteraan ini membuat PPPK kekurangan peminat. Meskipun program tersebut sebenarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di Balikpapan. Karena itu, DPRD mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk segera membuka kembali penerimaan CPNS guru.
“Kami berharap Menpan-RB mempertimbangkan situasi ini dan segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan guru di Balikpapan bisa terpenuhi,” tuturnya lagi.
Minimnya pendaftar PPPK ini, tambah Gasali, menunjukkan kebijakan terkait tenaga pengajar perlu ada evaluasi agar lebih menarik. Selain meningkatkan kesejahteraan PPPK, pemerintah juga perlu memberikan kepastian karier bagi tenaga pendidik agar mereka tidak hanya bergantung pada seleksi CPNS.
Gasali menekankan kualitas pendidikan di Balikpapan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pengajar yang memadai. Jika formasi yang tersedia tidak terisi maka proses belajar mengajar di sekolah-sekolah akan terganggu. “Dunia pendidikan tidak boleh mengalami kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah harus segera merespons permasalahan ini dengan kebijakan yang lebih menarik bagi calon guru,” tutupnya. (SAN)
Discussion about this post