Balikpapan, Borneoupdate.com – Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan menjadi kunci kesuksesan penyerapan anggaran. Pasalnya APBD yang merupakan uang rakyat itu penggunaannya harus tepat sasaran. Kondisi ini menuntut peran aktif kelurahan dalam mengawasi setiap proyek pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.
Anggota Komisi III, Syarifuddin Odang mengatakan, pengawasan yang lebih ketat oleh kelurahan akan membantu mencegah terjadinya masalah lingkungan dan sosial. Karena warga yang terkena dampak pembangunan bisa berkonflik dengan pelaksana kegiatan. Di sini kelurahan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran dan ketertiban pembangunan.
“Sayangnya kami lihat ini pengawasan masih minim. Teman-teman di kelurahan harus berfungsi dengan lebih baik. Jangan sampai hanya sekadar nongkrong. Setiap bagian di kelurahan harus tahu perannya dalam mengawasi pembangunan,” ujarnya, Kamis (20/02).
Syarifuddin juga menyoroti dampak pembangunan yang sering kali terabaikan. Ia menekankan perlunya kepedulian kelurahan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Tanpa pengawasan yang tepat, berbagai masalah yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan bisa terjadi. Namun pencegahan bisa dilakukan sejak dini saat keluharan melakukan fungsi pengawasan.
“Jangan sampai ada proyek yang berjalan tanpa ada pengetahuan dari pihak kelurahan. Harus turun ke lapangan untuk memastikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Koordinasi dengan kecamatan dan RT juga penting,” tuturnya lagi.
Lebih lanjut, Syarifuddin mengingatkan perlunya langkah cepat dalam menyikapi masalah yang muncul. Salah satu contoh adalah proyek pembangunan di perumahan Wika. Ia menyebut pemerintah kota sebagai pelaksana utama harus memastikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Termasuk dalam menangani dampak sosialnya.
“Jika ada persoalan, tidak perlu ada keributan. Segera panggil pihak berwenang dan selesaikan dengan cepat. Pemerintah kota harus bertanggung jawab untuk memperbaiki jika ada yang kurang. Jangan sampai malah jadi polemik di media sosial,” tegasnya.
Syarifuddin berharap adanya pengawasan yang lebih terstruktur serta koordinasi yang lebih baik antara kelurahan, kecamatan dan masyarakat. Semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan persoalan. Agar setiap proyek pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan masalah yang merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. (SAN)
Discussion about this post