Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah provinsi tidak abai terhadap nasib pencari kerja lokal. Permintaan itu muncul setelah adanya perjanjian kerja sama terkait program pemagangan dalam negeri, pengukuran kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja tahun 2025.
Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan pentingnya perhatian khusus pemerintah agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya arus tenaga kerja dari luar daerah.
“Kita memiliki perjanjian kerja sama yang jelas untuk pemagangan dan peningkatan kompetensi. Pemerintah wajib memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan pencari kerja lokal, bukan justru didominasi pekerja dari luar,” ujarnya, Selasa (24/06).
Damayanti menilai banyak lulusan sekolah maupun perguruan tinggi di Kaltim masih kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai bidang keahlian. Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya penguasaan keterampilan praktis dan minimnya akses informasi kerja.
“Anak-anak muda Kaltim punya semangat tinggi. Tetapi tanpa dukungan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, mereka sulit bersaing. Pemerintah harus hadir menjembatani,” jelasnya.
Ia menegaskan DPRD akan mengawal pelaksanaan program pemagangan agar benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Politisi perempuan ini juga mengingatkan dunia usaha untuk membuka ruang yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Ia menilai banyak perusahaan di Kaltim masih mengutamakan tenaga kerja dari luar daerah dengan alasan keterampilan.
“Kita tidak bisa biarkan alasan itu terus berulang. Jika ada kekurangan keterampilan, justru tugas pemerintah dan perusahaan untuk membina tenaga kerja lokal melalui pemagangan,” tegasnya.
Damayanti berharap perusahaan yang beroperasi di Kaltim menjadikan program pelatihan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Ia memastikan DPRD tidak akan tinggal diam. Khususnya komitmen mengawasi jalannya kerja sama pemerintah dengan lembaga terkait agar target peningkatan kompetensi tenaga kerja bisa tercapai.
“Jangan sampai program ini hanya seremonial. Kita akan pastikan pencari kerja lokal mendapatkan akses langsung dan porsi utama dalam pemagangan maupun sertifikasi kompetensi,” tuturnya.
Damayanti juga menambahkan, DPRD siap mendorong regulasi yang memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban memprioritaskan tenaga kerja lokal. Apalagi adanya program pengukuran kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, Damayanti optimistis kualitas SDM Kaltim bisa meningkat. Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar masyarakat lokal tidak tertinggal ketika pasar kerja semakin kompetitif. (Adv/SAN)
Discussion about this post