DPRD Minta Penetapan KTL Harus Matang

Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota agar tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan MT Haryono. Dewan menilai, penetapan kawasan tersebut harus melalui kajian matang dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri mengatakan konsep KTL bertujuan baik untuk meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas. Namun kebijakan yang baik harus dijalankan dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Mengingat kawasan itu tergolong padat kegiatan sosial ekonomi warga setempat.

“Kami mendukung penerapan KTL sebagai upaya menertibkan arus lalu lintas di kota ini. Tapi jangan sampai pelaksanaannya tergesa-gesa dan justru memberatkan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut,” ujarnya, Rabu (29/10).

Yusri menjelaskan Jalan MT Haryono merupakan salah satu jalur vital di Balikpapan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan akses ke berbagai kawasan penting. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak pertokoan, usaha kecil hingga fasilitas publik. Karena itu, setiap perubahan aturan lalu lintas harus memperhitungkan dampaknya terhadap para pelaku usaha dan pengguna jalan.

“Pemerintah perlu memikirkan bagaimana kebijakan ini tidak menghambat kegiatan ekonomi warga. Jangan sampai penerapan KTL justru membuat pelaku usaha kehilangan pelanggan karena aksesnya terbatas,” jelasnya.

Yusri meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Balikpapan melakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum penerapan resmi dilakukan. Menurutnya, masyarakat harus memahami aturan baru agar tidak terjadi kebingungan di lapangan. Termasuk fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan yang jelas dan tempat parkir alternatif bagi kendaraan warga di sekitar KTL.

“Sosialisasi adalah kunci. Sebelum diberlakukan, warga harus tahu aturan, batasan waktu dan sanksinya. Lalu sarana pendukung harus siap. Kalau belum kebijakan ini akan sulit efektif. Nanti malah menimbulkan resistensi,” tuturnya lagi.

Pihak DPRD, lanjut Yusri, berkomitmen mengawal kebijakan publik agar sejalan dengan kepentingan masyarakat. Ia mengakui penataan lalu lintas yang tertib memang penting. Asalkan selalu berpihak pada kesejahteraan warga Balikpapan secara keseluruhan. Agar kebijakan berjalan efektif tanpa menimbulkan gejolak.

“Tertib itu penting, tapi kebijakan harus humanis dan realistis. Pemerintah tidak boleh lupa bahwa setiap aturan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya. (SAN)