DPRD MINTA WARGA SADAR BBM

Balikpapan, Borneoupdate.com – Masih terjadinya antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di kota minyak rupanya menjadi perhatian bagi anggota DPRD Kota Balikpapan. Apalagi Kota Balikpapan yang dikenal luas sebagai pusat pengolahan minyak bumi ternyata juga mengalami antrian BBM.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ardiansyah meminta Pertamina menaikkan kuota BBM yang disalurkan untuk wilayah Balikpapan agar antrian yang berdampak kemacetan bisa terselesaikan. Sebab mobil yang mengantri BBM di Balikpapan juga berasal dari luar daerah dan tidak hanya plat kaltim.

“Itu SPBU kebun sayur, kilo 4, kilo 9, kilo 15 banyak antrian kendaraan di sana. Hampir merata antrean tiap hari. Ini ada kemungkinan apa memang BBM yang kurang atau mobilnya tambah banyak,” ujarnya, Kamis (23/11).

Jika memang kuota BBM yang kurang, Ardiansyah mengusulkan pihak pertamina melakukan penambahan pasokan dengan aturan main yang jelas. Seperti pendataan terhadap kendaraan pengantri solar maupun pertalite. Sehingga satu kendaraan yang sudah mendapatkan BBM di satu SPBU tidak bisa lagi membeli di SPBU lain dalam hari yang sama. Bahkan penindakan secara hukum yang melibatkan kepolisian dalam pengawasan terhadap pengguna BBM bersubsidi.

““Pada jam tertentu antrian BBM masih menjadi pemandangan biasa yang sudah lama dikeluhkan warga karena menutupi toko dan usaha warga setempat. Bahkan memakan badan jalan raya. Termasuk keluhan warga yang kelamaan mengantri di SPBU,” tuturnya lagi.

Terkait kemungkinan adanya praktek penimbunan BBM, menurut Ardiansyah, pihak Pertamina harus segera mengambil langkah tegas dengan memberi sanksi kepada oknum yang terlibat. Ternasuk pelaku penimbunnya agar menjadi peringatan bagi oknum lainnya. Sebab sebelumnya pertamina sudah meluncurkan program Fill Card, yakni kartu kendali pengisi BBM. Di mana melalui kartu tersebut akan terekam volume pembelian BBM yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor.

“Kami minta yang mampu beli Pertamax jangan beli Pertalite. Itu untuk warga yang kurang mampu. Saya yakin ini tidak akan antri jika bisa disesuaikan dengan kondisi hak kita. Itu juga berlaku untuk yang beli solar bersubsidi,” pungkasnya. (SAN)