Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Balikpapan menilai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terlalu dominan dalam menentukan arah program pembangunan kota. Padahal, para anggota DPRD mengaku telah mengusung aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme resmi. Seperti sidak, forum group discussion (FGD) dan rapat dengar pendapat (RDP).
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan dominasi Bappeda membuat hasil pembahasan bersama legislatif seolah tidak memiliki arti. Ia menyebut, banyak usulan yang telah disepakati dalam forum komisi justru hilang saat masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Setiap kali kita bahas prioritas program hasil usulan komisi, selalu dikatakan dipangkas oleh Bappeda. Kan kami bikin program dari hasil sidak, FGD dan RDP. Lalu kami masukkan dalam SIPD. Tapi kenyataannya tidak muncul,” ujarnya, Sabtu (18/10).
Menurut Taufik, aspirasi masyarakat yang disampaikan para wakil rakyat semestinya menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan kota. Namun, ia menilai Bappeda justru lebih banyak mengakomodasi program versi internal tanpa mempertimbangkan hasil pembahasan bersama.
“Aspirasi masyarakat yang kita bawa itu dari daerah pemilihan. Artinya kami juga melakukan pengecekan ke lapangan. Tapi ini tidak ada sama sekali di daftar program. Kan warga jadi bertanya-tanya, untuk apa mereka sampaikan aspirasi,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Taufik, Komisi II meminta pola kerja antara Bappeda dan DPRD harus lebih transparan dan kolaboratif. Pihak DPRD berharap pembahasan program prioritas tidak hanya formalitas. Tetapi menjadi wadah sinkronisasi kepentingan publik dan kebijakan pemerintah daerah. Apalagi muara dari pembangunan adalah kemanfaatan bagi masyarakat setempat.
“Kami tidak menolak usulan dari eksekutif asal harus ada keseimbangan. Program Bappeda boleh jalan, tapi jangan mengabaikan hasil pembahasan kami yang membawa suara masyarakat. Silahkan kita jalankan bersama,” jelasnya.
Taufik menegaskan, DPRD bukan sekadar lembaga pengawas. Namun sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Karena itu, ia meminta Wali Kota Balikpapan meninjau ulang mekanisme komunikasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Kita ini bergerak untuk rakyat. Maka kita ingin semua pihak duduk bersama. Tujuan kita sama, yaitu pembangunan Balikpapan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya. (ANE)
Discussion about this post