Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Balikpapan menilai rencana proyek desalinasi air laut masih belum efisien. Karena memerlukan biaya tinggi dalam proses pengolahan dan kapasitas terbatas. Sementara kapasitas produksi airnya masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota minyak yang terus bertambah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah mengatakan pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya pada upaya optimalisasi waduk dan sumur dalam yang sudah ada. Langkah tersebut lebih realistis dan efisien dibanding mengembangkan teknologi desalinasi yang masih memerlukan biaya operasional tinggi dan perawatan kompleks.
“Kami menilai desalinasi air laut belum ideal diterapkan sekarang karena biaya investasi yang besar dan kapasitasnya masih kecil. Fokus utama Pemkot saat ini tetap harus pada optimalisasi waduk dan sumur dalam,” ujarnya, Sabtu (18/10).
Fauzi menjelaskan, desalinasi memang dapat menjadi alternatif jangka panjang ketika sumber air baku dari darat sudah sangat terbatas. Namun untuk kondisi Balikpapan saat ini, potensi air dari waduk dan sumur dalam masih bisa dimaksimalkan dengan manajemen yang lebih baik.
“Kalau kita lihat, waduk dan sumur dalam di Balikpapan sebenarnya masih bisa ditingkatkan kapasitasnya. Pemerintah tinggal memperbaiki sistem pengelolaan dan distribusinya agar lebih efisien. Ini yang terus kami usulkan,” jelasnya.
Menurut Fauzi, investasi besar untuk desalinasi lebih tepat dilakukan setelah seluruh potensi air baku darat benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Maka ia menilai teknologi desalinasi bisa menjadi solusi cadangan yang efisien. Bukan sekadar proyek jangka pendek yang bisa menghabiskan biaya tinggi.
“Desalinasi bagus untuk jangka panjang jadi bukan sekarang. Kita harus pastikan semua sumber air darat sudah optimal dulu sebelum beralih ke teknologi yang biayanya besar. Karena itu berkaitan dengan kemampuan anggaran,” tuturnya.
DPRD, kata Fauzi, siap mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan air baku, asalkan perencanaan dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan kajian teknis yang matang. Ia berharap Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi berkala terhadap kapasitas waduk, sumur dalam, serta kebutuhan air masyarakat agar keputusan investasi bisa tepat sasaran.
“Kami akan dukung kebijakan yang rasional dan berdampak langsung pada masyarakat. Prinsipnya, pemerintah harus mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan air,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post