Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mewanti-wanti agar penerapan aturan usaha selama bulan Ramadan tidak memicu polemik di tengah masyarakat. Sosialisasi yang masif dan menyentuh akar rumput dinilai menjadi kunci utama agar ketertiban umum dan roda ekonomi tetap berjalan beriringan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mendorong pemerintah setempat tidak hanya mengandalkan patroli fisik. Ia meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkolaborasi aktif hingga ke tingkat kelurahan dan kecamatan untuk mengedukasi para pelaku usaha sebelum tindakan tegas diambil.
“Kita ingin menghindari kesalahpahaman di lapangan. Sosialisasi harus dikedepankan agar tidak timbul polemik antara petugas dan pedagang. Semua pihak harus paham aturan mainnya sejak awal,” ujarnya, Senin (02/03).
Menurut Yono, komunikasi yang jelas akan meminimalisir potensi gesekan. Ia menekankan bahwa personel di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak yang paling memahami kondisi geografis serta karakter warga di wilayahnya masing-masing.
Langkah ini dianggap krusial agar pengawasan tetap berada dalam koridor yang terukur. Ia menilai tujuan utama regulasi Ramadan adalah menciptakan suasana kota yang tertib dan khusyu bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, tanpa harus mematikan denyut ekonomi lokal.
“Adanya pengawasan yang terukur dan humanis, pelaksanaan ibadah Ramadan di Balikpapan diharapkan tetap berlangsung tertib. Di sisi lain, pedagang kecil tidak perlu merasa terancam,” jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Yono menekankan keberhasilan kebijakan daerah sangat bergantung pada cara penyampaiannya di lapangan. Ia tidak ingin melihat adanya tindakan represif yang justru merugikan masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari nafkah di bulan suci.
Baginya, ekonomi masyarakat harus tetap bergerak namun dalam koridor regulasi yang berlaku. Penggunaan tirai pada warung makan, misalnya, harus dipahami sebagai bentuk toleransi timbal balik, bukan sebagai bentuk larangan mencari rezeki.
“Kita ingin ekonomi tetap tumbuh. Denyut ekonomi masyarakat kecil harus tetap bergerak dalam koridor regulasi. Jika sosialisasinya sampai ke tingkat bawah, saya yakin warga akan patuh dengan sendirinya,” tuturnya lagi.
Melalui dorongan ini, tambah Yono, DPRD berharap Ramadan tahun ini menjadi momentum harmonisasi antara ketaatan beragama dan ketahanan ekonomi. Sinergi antara Satpol PP, pihak kecamatan, dan pelaku usaha diharapkan mampu menjaga kondusifitas Kota Beriman hingga hari kemenangan tiba. (san)
Discussion about this post