Balikpapan, Borneoupdate.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menerima audiensi dari Gerakan Sembelih Syariah Indonesia (GSSI). Dalam pertemuan ini, pihak GSSI di kota minyak menyampaikan aspirasi tentang penerapan penyembelihan hewan. Khususnya yang sesuai dengan kaidah syariat Islam bagi masyarakat muslim.
Taqwa mengatakan perwakilan GSSI sudah menginformasikan berbagai temuan persoalan di lapangan. Mulai dari minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap tata cara penyembelihan syariah hingga belum adanya regulasi di daerah. Padahal dukungan regulasi menjadi payung hukum yang secara tegas mengatur penyembelihan halal.
“Kami tadi menerima banyak informasi seputar pelaku pemotongan hewan yang belum memahami aspek halal. Ini jelas penting bagi masyarakat muslim. Bukan hanya soal agama tapi juga menyangkut kesehatan dan etika,” ujarnya, Kamis (05/06).
Untuk itu, Taqwa menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut. Ia menilai penting hadirnya peraturan daerah yang memastikan praktik penyembelihan hewan di Balikpapan. Terutama yang memenuhi standar syariat Islam dan perlindungan konsumen. Apalagi masyarakat muslim menjadi konsumen terbesar dari transaksi pembelian hewan.
“Saya sangat mengapresiasi GSSI yang sudah mengambil peran penting dalam edukasi masyarakat. Kami di DPRD siap memfasilitasi dialog lebih lanjut untuk mendorong lahirnya regulasi penyembelihan halal di Balikpapan,” jelasnya.
Menurut Taqwa pemerintah setempat juga perlu bersinergi dalam program pelatihan penyembelihan halal bagi para pelaku rumah potong hewan (RPH), jagal tradisional dan pelaku UMKM kuliner. Karena program pelatihan ini sebagai bagian dari kebijakan pembinaan sektor pangan dan keagamaan.
“Jadi tadi juga ada tawaran yang menarik. Yakni kerja sama pelatihan praktik penyembelihan halal. Saya rasa itu bagus dan bisa menjadi solusi. Pemkot juga bisa melakukan monitoring lewat pelatihan dan sertifikasi,” tuturnya lagi.
Taqwa menambahkan secara umum DPRD siap menerima aspirasi draf kajian penyembelihan syariah. Hal itu bisa menjadi acuan pembahasan di lembaga legislatif. Mengingat sinergi antara masyarakat sipil dan wakil rakyat dapat menjadi kunci dalam membangun kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami ingin menjadikan kota ini yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan etika. Maka kita perlu regulasi yang tepat. Agar semua hewan yang dikonsumsi masyarakat berasal dari proses yang halal dan thayyib,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post