Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mulai mewaspadai potensi perlambatan ekonomi pada tahun 2026. Kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah. Sementara di sisi lain, beban pajak tetap menjadi kewajiban masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan fiskal daerah dan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi lokal. Ia menilai, penurunan aliran dana pusat akan mempengaruhi kegiatan pembangunan dan belanja pemerintah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Saya tidak bisa membayangkan ketika perekonomian Balikpapan tidak sesuai perkiraan kita. Jadinya pasti daya beli masyarakat akan kurang. Ini yang harus jadi perhatian kita dalam menyikapi kondisi tahun depan,” ujarnya, Selasa (04/11).
Budiono menjelaskan, ketergantungan Balikpapan terhadap transfer pusat masih tinggi. Jika dana tersebut berkurang, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi antisipatif agar tidak terjadi stagnasi kegiatan ekonomi. Ia menekankan pentingnya menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi kota.
“Kalau daya beli turun, sektor perdagangan dan jasa hingga UMKM akan ikut melambat. Pendapatan warga yang berkurang tentu berpengaruh pada daya mereka. Itu yang harus jadi perhatian utama pemerintah kota,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Budiono, di tengah potensi perlambatan, masyarakat tetap harus menunaikan kewajiban pajak daerah. Kondisi ini bisa memicu beban ganda jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat. Di sini memerlukan kebijakan pemerintah daerah dalam meringankan beban warganya.
“Pajak yang jelas tetap berjalan. Tapi kalau penghasilan masyarakat menurun, kemampuan mereka membayar pajak juga tertekan. Pemerintah harus realistis dalam menentukan target penerimaan,” tuturnya lagi.
Untuk itu, lanjut Budiono, DPRD akan mendorong agar Pemkot memperkuat program ekonomi kerakyatan. Terutama di sektor UMKM dan ekonomi kreatif yang merasakan langsung dampaknya. Di mana stimulus lokal harus menjadi penyeimbang dari berkurangnya aliran dana pusat.
“Kita harus lebih mandiri. Daerah perlu memperbanyak kegiatan ekonomi berbasis masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan akses modal. Itu akan menjaga sirkulasi uang di tingkat lokal,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post