Balikpapan, Borneoupdate.com – Sinergi antara pemerintah dan wakil rakyat merupakan kemitraan strategis yang bernilai positif. Khususnya dalam realisasi program pembangunan dari pusat hingga daerah. Karenanya pelantikan presiden terpilih harus mampu menyatukan semua pihak yang dulunya berseberangan. Hal itu untuk mempermudah kinerja pemerintah yang baru terbentuk.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan kesiapannya untuk menyelaraskan berbagai program pemerintah pusat. Terutama pasca penetapan menteri dan kelengkapannya oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Di mana para pembantu presiden ini bertugas menjalankan program yang menjadi janji politik saat pilpres.
“Saya belum melihat secara lengkap program tersebut, namun yang jelas, program ini menyentuh masyarakat secara luas,” ujar Alwi. Saat ini, DPRD Kota Balikpapan menunggu rincian lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan program yang direncanakan.
Salah satu program yang menjadi fokus, lanjut Alwi, adalah penyediaan makan siang gratis bagi peserta didik di sekolah. Program tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintah pusat untuk memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. “Program makan siang gratis ini dirancang untuk melindungi tumbuh kembang anak-anak dengan memastikan kecukupan gizi,” jelasnya.
Program ini, jelas Alwi, mendapatkan anggaran dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan total alokasi mencapai Rp 71 triliun. Namun, Alwi menyebutkan bahwa pelaksanaan program di Balikpapan sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari APBN. “Jika hanya mengandalkan APBD Kota Balikpapan, anggarannya masih pas-pasan,” lanjutnya.
Selain itu, Alwi juga menyoroti dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di dekat Balikpapan. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi salah satu dampak positif, tetapi peningkatan kemacetan lalu lintas juga menjadi perhatian serius. “Untuk mengatasi kemacetan, Balikpapan sangat memerlukan pembangunan jalan layang, dan itu tentu membutuhkan dukungan dana dari APBN,” paparnya.
DPRD Kota Balikpapan berencana untuk bertemu dengan kabinet baru guna membahas kebutuhan infrastruktur ini. Alwi berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan terkait program-program tersebut dalam waktu 100 hari ke depan. “Insya Allah, pembahasan ini akan membawa hasil positif bagi masyarakat Balikpapan,” tutupnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post