Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemandangan antrean panjang di sejumlah SPBU di Balikpapan terus mendapat perhatian dari para wakil rakyat. Kondisi ini jelas memiliki dampak sosial. Mulai dari pengantre yang kehabisan waktu hingga pemilik usaha yang terganggu kegiatannya. Bahkan mereka terpaksa meletakkan penghalang agar tidak tertutupi antrean kendaraan.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang meminta pemerintah dan Pertamina harus turun ke lapangan. Tidak cukup hanya menyebut stok aman dan pengiriman ke SPBU normal dengan mengungkapkan beragam data. Apalagi kondisi ini jelas mempengaruhi aktivitas ekonomi para sopir.
“Jika dikatakan kuota di Balikpapan sudah cukup kemana kok sampai ada aksi. Kan semua ada bagiannya masing -masing jangan sampai pas ribut baru turun. Kan kasian masyarakat,” ujarnya, Rabu (06/03).
Menurut Oddang, pengawasan terhadap pemanfaatan BBM Subsidi dan Non Subsidi juga perlu penguatan. Sudah berulangkali ada info banyak pengetap di SPBU. Seperti di km 9 dan km 15. Maka pemerintah bersama Pertamina harus bisa melakukan pembuktian terhadap kondisi tersebut.
“Jangan sampai dimanfaatkan untuk mengetap BBM. Kata mereka itu terjadi di SPBU Km 9 dan Km 15. Apakah ada yang ngetab BBM seperti itu. Nah itu yang butuh pembuktian,” tuturnya lagi.
Oddang berharap tidak ada kesan pembiaran terhadap antrean panjang yang terjadi di SPBU. Mengingat banyak sektor yang terdampak. Mulai jalanan yang menjadi sempit, sopir angkutan umum tidak kebagian BBM hingga tempat usaha warga yang tertutup oleh antrean. “Mungkin ada banyak penyebabnya. Makanya tolong diperjelas kondisi ini. Ini sopir sudah mengeluhkan. Jangan sampai seolah ini terjadi pembiaran,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post