DPRD SOROTI RPJMD TAK TUNTAS

Balikpapan, Borneoupdate.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan dipastikan tidak akan tercapai hingga akhir masa kepemimpinan Walikota, Rizal Effendi, pada 2021 mendatang. Hal itu masih ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang cukup berdampak pada pengalihan pos anggaran daerah. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung pada tahun depan yang menjadi masa akhir periode jabatan walikota saat ini.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh berharap kepala daerah yang akan menjabat berikutnya bisa mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan yang berorientasi pada program recovery ekonomi. Mengingat pemulihan ekonomi sangat diperlukan setelah penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terselesaikan.

“Kalau saya cermati RPJMD ini tidak tercapai karena beberapa hal. Salah satunya adalah akibat pandemi Covid-19 yang mengakibat pengalihan anggaran hingga penurunan pendapatan daerah,” ujarnya kepada wartawan di kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (25/11).

Hal itu lanjut Abdulloh, masih ditambah dengan pengurangan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pusat ke daerah di tahun 2021. Dimana Balikpapan mengalami pemotongan hingga Rp 257 miliar dari pemerintah pusat. Termasuk juga kemungkinan pengurangan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim di tahun depan menyusul pengurangan DBH tersebut. 

“Karenanya saya berharap kepada pemimpin Kota Balikpapan berikutnya dapat fokus dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam 2 tahun ini diantaranya dalam melaksanakan recovery ekonomi di daerah pasca pandemi Covid 19,” tuturnya.

Diantaranya menurut Abdulloh dengan menghidupkan kembali sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata dan menggenjot pemasukan dari sektor pajak beserta retribusi daerah untuk mendukung ketersediaan anggaran pembangunan. Karena dirinya menilai Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi yang saat memimpin Kota Balikpapan juga tidak fokus dalam menjalankan program yang sudah disusun di RPJMD ketika situasi belum terkena dampak pandemi Covid-19.

“Setelah saya evaluasi kinerja dari pemerintah dari awal masa jabatan hingga berakhirnya sebelum pandemi, dinilai tidak fokus dalam mencapai target RPJMD,  saya lihat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dinilai tidak fokus diantaranya dalam menentukan progres pembangunan jalan drainase dan infrastruktur l lainnya sehingga ketika masuk tahun berikutnya tidak selesai juga,” lanjutnya.

Abdulloh berharap kepada pemimpin kota  berikutnya dapat fokus dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur daerah, khususnya dalam 2 tahun ini diantaranya dalam melaksanakan recovery ekonomi di daerah, pasca pandemi Covid-19 untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Dari informasi yang diterima, pemerintah pusat berencana akan memangkas dana bagi hasil untuk Kota Balikpapan sebesar Rp 257 miliar. Kondisi akan diperparah lagi dengan situasi ekonomi yang belum pulih, sehingga pemasukan daerah dari pajak dan retribusi belum dapat dimaksimalkan kembali,” tambahnya. (FAD)