Samarinda, Borneoupdate.com – DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan lembaga pengawas agar pembangunan di daerah berjalan terarah dan tepat sasaran.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, Senin (30/06). “Kami di DPRD Kaltim melihat transparansi sebagai pondasi penting dalam pembangunan daerah. Tanpa transparansi, mustahil kita bisa memastikan program benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Norhayati menekankan, kolaborasi DPRD dengan lembaga pengawas seperti BPKP akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat. Ia menyebut fungsi pengawasan tidak bisa berjalan optimal jika hanya dilakukan satu lembaga.
“DPRD memang punya fungsi pengawasan, tapi ketika kita berkolaborasi dengan BPKP, pengawasannya menjadi lebih komprehensif. Kita bisa saling melengkapi, sehingga penyimpangan bisa diminimalisasi sejak awal,” ungkapnya.
Menurut Norhayati transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Ia menyebut masyarakat berhak tahu bagaimana pemerintah menggunakan anggaran dan melaksanakan program.
“Transparansi itu bukan hanya soal laporan angka, tapi bagaimana masyarakat bisa melihat dengan jelas apa yang pemerintah lakukan. Kalau semua terbuka, masyarakat akan percaya dan mendukung,” jelasnya.
Norhayati juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas. Menurutnya, sistem digital dapat membantu mempercepat pelaporan sekaligus meminimalkan potensi manipulasi data. “Dengan teknologi, pengawasan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Data bisa diakses secara real time, sehingga kalau ada masalah, bisa segera ditangani,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Norhayati menegaskan DPRD Kaltim siap mengawal realisasi program daerah agar tepat sasaran. Ia menekankan, setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada anggaran yang terbuang percuma. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya, dan hasilnya harus kembali kepada rakyat,” tuturnya.
Norhayati berharap Kepala BPKP Kaltim yang baru dikukuhkan mampu memperkuat koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, pengawasan hanya akan efektif jika semua pihak memiliki komitmen yang sama. Dirinya juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan. Ia menilai partisipasi publik penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah.
“DPRD, pemerintah daerah, dan BPKP harus bergerak bersama. Kalau semua pihak kompak, maka pembangunan Kaltim bisa berjalan lebih terukur dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post