Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan penanganan banjir sepanjang tahun 2026. Meski harus beroperasi di bawah bayang-bayang tekanan fiskal yang berat. Tantangan besar muncul setelah DPU Balikpapan menghadapi pemangkasan anggaran yang drastis akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Tidak tanggung-tanggung, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan kota menyusut hingga Rp 440 miliar, atau setara dengan 60 persen dibandingkan total anggaran pada tahun sebelumnya. Kondisi ini memaksa DPU untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap seluruh rencana strategis yang telah disusun, mengingat keterbatasan ruang gerak finansial.
Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, menyebut pemangkasan ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional yang berdampak langsung pada postur APBD Balikpapan. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti penghentian total pada proyek-proyek vital, melainkan pengalihan fokus pada titik-titik krusial yang memiliki dampak langsung paling besar terhadap masyarakat, terutama di wilayah rawan genangan.
“Kami menyadari pengurangan anggaran ini sangat signifikan dan membatasi ruang gerak kami untuk melakukan penanganan banjir secara menyeluruh di seluruh titik kota. Namun, mandat untuk melindungi warga dari bencana banjir tetap menjadi prioritas utama. Kami tidak bisa berhenti, jadi solusinya adalah dengan menetapkan skala prioritas yang jauh lebih ketat,” ujarnya, Selasa (24/02).
Rita mengatakan fokus tahun ini akan diarahkan pada pemeliharaan rutin saluran drainase eksisting dan penyelesaian proyek-proyek multiyears yang sudah berjalan agar tidak mangkrak. Untuk penanganan banjir tetap ada. Namun hanya beberapa titik sesuai ketersediaan anggaran.
Dalam strategi barunya, DPU akan lebih banyak mengandalkan metode swakelola dan pengoptimalan alat berat milik dinas untuk melakukan pengerukan sedimen di sungai-sungai utama dan parit primer. Langkah ini dinilai lebih ekonomis dibandingkan harus melelang paket pekerjaan baru di tengah keterbatasan dana.
Rita menjelaskan titik-titik seperti DAS Ampal dan beberapa wilayah di Balikpapan Selatan tetap mendapatkan perhatian khusus, meski dengan volume pekerjaan yang harus disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah yang ada saat ini.
Lebih lanjut, ia mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran air. Menurutnya, di tengah minimnya anggaran pembangunan infrastruktur fisik yang baru, upaya preventif dari level rumah tangga menjadi kunci agar sistem drainase yang ada tetap berfungsi optimal.
“Kami memohon pengertian masyarakat bahwa tidak semua usulan pembangunan bisa diakomodasi tahun ini. Kami bekerja dengan sumber daya yang terbatas, namun tetap berupaya maksimal agar intensitas banjir di Balikpapan tidak meningkat,” pungkasnya. (zha)
Discussion about this post