Balikpapan, Borneoupdate.com – Realisasi rencana pembangunan flyover Muara Rapak di Kota Balikpapan masih menunggu kepastian. Flyover tersebut digadang-gadang menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas dan kecelakaan yang sering terjadi di sekitar tanjakan ruas jalan Soekarno-Hatta. Termasuk kecelakan yang berakibat korban jiwa pada 22 Januari 2022 lalu.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud memastikan dukungan penuh atas rencana pembangunan Flyover Muara Rapak tersebut. Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, praktis hal tersebut sangat dibutuhkan Balikpapan sebagai penyangga IKN.
“Kami tetap pakai flyover. DED sudah berubah. Persiapan pembebasan lahan. Tinggal nanti apakah dari APBD provinsi atau tingkat II. Itu bagaimana nanti,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna istimewa HUT Kota Balikpapan ke-125, Rabu (09/02).
Mengenai penolakan pembangunan flyover dari pemerintah pusat, lanjut Hasanuddin, tidak akan mempengaruhi rencana dari pemerintah di daerah. Meski sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih merekomendasikan pelandaian terhadap tanjakan muara rapak.
“Kalau nanti ada pelandaian itu bisa dirubah. Kalau kami di pemerintah daerah tetap flyover. Keinginannya seperti itu. Kalau APBN keluar silahkan saja. Sama-sama jalanlah. Mana yang lebih cepat,” tuturnya lagi.
Menurut Hasanuddin pihaknya berencana akan kembali mengajukan usulan pembangunan flyover Muara Rapak pada anggaran tahun 2023 mendatang. Proses penganggaran kemungkinan menggunakan skema multiyears (tahun jamak). Mengingat masa jabatan Gubernur Kaltim yang akan berakhir pada tahun 2023 mendatang.
“Menurut kami harus didorong lah. Ini tugas kami ada 10 orang yang dari daerah pemilihan Balikpapan. Akan coba kami dorong anggaran itu. Mudah-mudahan bisa mulai 2023,” jelas wakil rakyat dari fraksi Golkar di DPRD Kaltim ini.
Hasanuddin juga memastikan pihaknya tetap akan memperjuangkan realisasi pembangunan flyover Muara Rapak, meski pemerintah pusat saat ini berencana akan melakukan upaya melandaikan tanjakan badan jalan Muara Rapak yang dinilai terlalu tinggi di atas 15 persen.
“Waktu jelas nggak cukup. Gubernur kan 2023 ada pelaksana tugas. Tapi itu menjadi fokus kita bagaimana jalannya. Apakah nanti di pemerintahan berikutnya di 2024. Kita belum tahu seperti apa penganggarannya,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post