Balikpapan, Borneoupdate.com – Proses penunjukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Balikpapan menghadapi keterlambatan yang signifikan dari target yang diharapkan. Hingga saat ini, terdapat tiga fraksi yang belum menyerahkan surat rekomendasi penting untuk penyusunan AKD, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Gerindra.
Ketua Fraksi PKB, Halili mengatakan pihaknya masih menunggu fraksi lain untuk menyelesaikan pengumpulan surat rekomendasi. Meskipun telah diminta dua kali untuk menyerahkan surat rekomendasi. PKB tetap bersabar menunggu kelengkapan dari fraksi lainnya. “Kami di fraksi PKB masih mengatur di bawah. Sampai saat ini, kami menunggu fraksi lain. Jika mereka selesai, kami juga akan menyusul,” jelas Halili, Kamis (24/10).
Sementara anggota DPRD dari Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman, menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi di DPRD. Ia juga menyoroti peran strategis Fraksi Golkar, yang memiliki jumlah kursi terbanyak, untuk memfasilitasi pembahasan ini. “Fraksi Golkar seharusnya mengajak fraksi lain untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi,” ungkapnya.
Keterlambatan ini disebabkan oleh situasi yang sempat mengalami deadlock akibat tidak adanya kesepakatan di antara fraksi-fraksi. “Jika ada pertanyaan kenapa ini berlarut, ketua DPRD Kota Balikpapan seharusnya bisa mengayomi kembali,” ujarnya.
Keberlanjutan penunjukan AKD ini sangat penting karena berpengaruh pada efektivitas kerja DPRD dalam menjalankan tugas-tugas legislasi dan pengawasan. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dinamika yang terjadi di DPRD Kota Balikpapan, sehingga permasalahan ini dapat diatasi dengan baik.
Sementara itu, komunikasi yang lebih baik dan kerjasama yang lebih erat antar fraksi diharapkan dapat mencegah keterlambatan serupa di masa mendatang. Dengan situasi yang ada, diharapkan semua perselisihan dapat diselesaikan dan proses legislasi dapat berjalan dengan lebih efisien.
Dalam konteks ini, menurut Taufik, keterlambatan dalam penunjukan AKD bukan hanya menjadi masalah internal, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan publik. “Keterlambatan penunjukan ini mengingatkan kita semua akan pentingnya komunikasi dan kerjasama antar fraksi di DPRD. Semoga melalui proses ini, semua pihak dapat menemukan titik temu yang lebih baik,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post