Balikpapan, Borneoupdate.com – Sebanyak tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya. Kali ini mereka menyoroti seputar Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) penggunaan APBD tahun 2023. Di mana pihak pemerintah sudah menyampaikan nota penjelasan dalam sidang paripurna sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian dari pihaknya. Di antaranya soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), kinerja Perusahaan Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), fasilitas pendidikan dan infrakstruktur. Meski di sisi lain BPK memberikan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkot Balikpapan.
“Pandangan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan di dewan. Itu sesuai tugas kami. Kan kita bermitra dengan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya usai paripurna, Jumat (07/06).
Menurut Budiono hampir semua fraksi menyoroti kinerja PTMB yang belum maksimal melayani kebutuhan air warga. Padahal kota ini bakal menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Otomatis perlu percepatan pembangunan infrastruktur fasilitas umum. Salah satunya ketersediaan pasokan air bagi warga yang terus bertambah jumlahnya.
“Saya rasa ini wajar. Misal adanya defisit, silpa, pekerjaan yang terlambat dan paling disorot kinerja di PTMB. Kami juga mengalami hal yang sama. Mulai mati air dan kualitas air yang bermasalah. Tapi memang stok air baku juga terbatas,” tuturnya lagi.
Tahap selanjutnya, tambah Budiono, yakni mendengarkan jawaban walikota atas pandangan umum fraksi di DPRD Balikpapan. Hal itu sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Termasuk menjadi penilaian atas kinerja pemerintah setempat dalam penggunaan anggaran daerah.
“Memang kita sudah 11 kali dapat WTP. Bahkan berturut-turut pula. Tapi jangan lupa ada catatan dari BPK. Itu jadi bahan perbaikan bagi pihak para pengelola anggaran daerah,” tambah wakil rakyat dari Balikpapan Barat ini. (SAN)
Discussion about this post