Samarinda, borneoupdate.com — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Samarinda menggali informasi dan mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2022.
Kali ini Pansus LKPJ DPRD Samarinda mengundang beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait di lingkungan Kota Samarinda, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan PUPR. Pihaknya menggelar rapat di Gedung DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, pada Kamis (13/04/2023).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin menjelaskan, ada beberapa hal yang disoroti dengan permasalahan yang terjadi di Samarinda, seperti banyaknya parkir liar di badan jalan, mobil kapasitas besar yang bisa sampai masuk ke kota, hingga masalah lainnya yang berhubungan dengan perhubungan.
“Masih banyak tersorot adalah permasalahan parkir liar di badan jalan, mobil berukuran besar masuk kota, ataupun permasalahan penutupan jalan dan ganti rugi Jalan Nusyirwan Ismail atau Ring Road, Kota Samarinda dan lain-lain,” ujarnya.
Dijelaskan Fuad, bahwa masalah yang ada di jalan Ringroad ini adalah kurangnya pengawasan dari dinas terkait, sehingga belum dimanfaatkan secara maksimal dan kendaraan besar kerap masuk ke dalam kota.
“Sebenarnya dari Dishub hanya kurang pengawasan untuk mobil-mobil besar yang masuk ke dalam kota, sehingga kita imbau untuk memaksimalkan pengawasan itu,” ujarnya.
Banyaknya kendaraan berat dan berukuran besar masuk ke dalam Kota Samarinda mengakibatkan banyak jalan yang rusak dan tidak dapat menahan beban kendaraan tersebut.
Selain itu, Politikus Gerindra itu juga meminta kepada Disdik Samarinda untuk membenahi sekolah yang tergenang air jika saat banjir, kemudian adanya sekolah gabungan karena fasilitas yang belum memadai.
“Ini juga menjadi teguran keras untuk Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kebutuhan tersebut. Untuk saat ini masalah pendidikan pada sekolah yang tergenang air banjir dan sekolah yang masih melaksanakan kelas-kelas gabungan dari sekolah lain,” tukasnya.
Adapun dari aspek pendidikan permasalahan sertifikasi dari guru yang hampir pensiun tetapi belum sertifikasi. Dinas Pendidikan, tegasnya harus memberikan prioritas dan harus bisa memfasilitasi sertifikasi ini secepatnya kepada PNS guru yang akan pensiun.
Untuk sektor kesehatan, Ketua Komisi II DPRD Samarinda itu mengapresiasi komitmen Dinas Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit Pertamina dan swasta yang diharapkan dapat membantu pelayanan dan penanganan medis di Samarinda.(Yul/adv)
Discussion about this post