Balikpapan, Borneoupdate.com- DPRD Kota Balikpapan terus menyoroti pengelolaan gedung parkir milik pemerintah. Pasalnya hingga kini belum ada kemajuan dari sisi pemasukan daerah. Pihak warga belum juga memanfaatkan fasilitas parkir ini secara maksimal. Padahal pembangunan gedung ini menghabiskan anggaran hingga Rp 90 miliar lebih.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Mieke Henny menilai OPD yang bertugas mengelola gedung parkir itu harus bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset daerah. Sebab besarnya anggaran yang digunakan untuk membangun gedung itu harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perparkiran.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan sorotan seputar pengelolaan Gedung Parkir Klandasan tersebut ke Pemkot Balikpapan. Sebab gedung parkir delapan lantai itu dinilai belum banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir oleh masyarakat meski sudah beroperasi dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.
Akibat belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Parkir Klandasan tersebut, lanjut Mieke, pendapatan pemerintah dari sektor parkir di tahun lalu kembali tidak tercapai. Padahal Gedung Parkir Klandasan diharapkan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dari sektor perparkiran.
“Sayang sekali aset kita ini sudah sedemikian besar tapi belum maksimal pengelolaannya. Berapa sudah anggaran habis untuk bangun gedungnya. Jadi kami minta ada terobosan dari pemerintah dalam pemanfaatan gedung parkir yang hingga kini belum kelihatan potensi pendapatannya,” ujar anggota fraksi Demokrat ini.
Menurut Mieke kehadiran bangunan gedung parkir di bekas lahan gedung Nasional dan teater Gelora sejak tahun 2017 lalu hingga saat ini memang belum maksimal dimanfaatkan oleh warga Balikpapan. Bahkan dirinya mengaku sering melihat kondisi gedung parkir yang terlihat sepi dari kendaraan yang parkir saat melintas di ruas jalan Sudirman.
“Tidak ada yang salah dalam kebijakan pembangunan gedung parkir ini. Tapi yang kami tanyakan bagaimana pemanfaatannya yang bisa menghasilkan pemasukan daerah. Mungkin sudah waktunya dialihkan ke pihak ketiga,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post