Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta warga memahami tekanan fiskal yang terjadi di tahun 2026. Hal itu terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran daerah. Kondisi tersebut berakibat revisi kebijakan anggaran untuk tahun depan. Padahal banyak usulan dewan yang belum terealisasi.
Anggota DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan kondisi fiskal pada 2026 menuntut pemerintah fokus pada program prioritas. Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami situasi keuangan daerah. Apalagi penurunan kemampuan fiskal ini terjadi seiring kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah.
“yang jelas tahun depan kemampuan fiskal kota tidak sekuat sebelumnya. Pemerintah perlu memperkuat program prioritas dalam realisasi kegiatan agar tetap efektif dan tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (23/10).
Untuk itu, lanjut Andi Arif, dirinya menjadi masa reses sebagai kesempatan menyampaikan kondisi fiskal tersebut kepada masyarakat. Mengingat keterbukaan informasi soal keuangan daerah penting agar warga memahami keterbatasan pemerintah dalam menampung seluruh aspirasi.
“Masyarakat berhak tahu kondisi fiskal kota. Saat mereka menyampaikan aspirasi, kami juga perlu menjelaskan situasi keuangan yang sedang tertekan. Harapannya, mereka bisa memahami prioritas kebijakan yang diambil pemerintah,” jelasnya.
Selain menjaring aspirasi, Andi menilai reses juga berfungsi sebagai forum edukasi publik. Khususnya dalam memahami realitas fiskal, warga diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan usulan dan bisa berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan kota. Agar tidak muncul narasi pemerintah tidak pro kepada warganya.
“Kami ingin warga menjadi bagian dari solusi. Kalau semua pihak memahami kondisi fiskal, maka perencanaan pembangunan bisa berjalan lebih realistis dan berkelanjutan. Jadi memang itu jadi tantangan kita tahun depan,” tuturnya lagi.
Andi Arif juga mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk memastikan setiap anggaran yang tersisa digunakan secara optimal. Program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik harus tetap menjadi prioritas meskipun ruang fiskal menurun. Salah satunya program penanganan kondisi banjir di kota minyak.
“Yang utama tetap kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat agar tata kelola anggaran daerah semakin efisien dan transparan,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post