Samarinda, Borneoupdate.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut pajak memegang peran vital dalam menggerakkan pembangunan daerah. Ia menyatakan seluruh program prioritas pemerintah tidak akan berjalan tanpa dukungan kuat dari pendapatan pajak masyarakat.
Dalam acara launching Simpator GEMAS yang berlangsung di Dome Balikpapan, Rabu (17/9/2025), Rudy mengatakan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data terbaru menunjukkan PAD Kaltim menembus lebih dari Rp 10 triliun dan pajak daerah menyumbang sebesar Rp 8,4 triliun.
“Pajak itu darahnya pembangunan dan dari pajaklah program prioritas bisa berjalan. Kita ada program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, insentif guru hingga umrah gratis. Pajak itu kembali lagi untuk masyarakat,” jelasnya.
Rudy memastikan pemerintah terus menjaga kebijakan pajak agar tidak membebani masyarakat. Menurutnya, komitmen menjaga tarif tetap rendah menjadi bagian dari upaya memberi ruang yang nyaman bagi warga Kaltim, terutama sektor transportasi dan pengguna kendaraan bermotor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkomitmen memperhatikan kondisi masyarakat dalam menetapkan tarif pajak sehingga tidak membebankan masyarakat,” tuturnya lagi.
Saat ini, lanjut Rudy, Kaltim tercatat sebagai provinsi dengan tarif pajak kendaraan bermotor paling rendah di Indonesia. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipatok hanya 0,8 persen. Sementara itu, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan 8 persen. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pemerintah menetapkan tarif 5 persen untuk bahan bakar umum atau subsidi dan 7,5 persen untuk bahan bakar industri.
Rudy menilai kebijakan pajak yang realistis mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat tanpa mengurangi kapasitas pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Ia juga menyebut bahwa Simpator GEMAS akan memperkuat sistem administrasi pajak agar lebih mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung kemudahan dalam pelayanan pajak, karena ini bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan akuntabel,” katanya.
Melalui langkah tersebut, tambah Rudy, Pemprov Kaltim berharap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus meningkat. Sehingga pembangunan daerah dapat berjalan semakin cepat dan merata. (ANE/ADV/Diskominfo)
Discussion about this post