SAMARINDA – borneoupdate.com, Ketimpangan daya tampung pendidikan menengah di Kota Balikpapan menjadi sorotan serius Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baba. Dari sekitar 12.500 lulusan SMP setiap tahunnya, hanya 51 persen yang dapat mengakses bangku SMA negeri, sedangkan sisanya terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
“Lulusan SMP itu kurang lebih 12.500 lebih. SMA baru bisa menampung sebanyak 51 persen. Sisanya ke swasta,” ungkap Baba saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Senin (7/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa banyak orang tua merasa terbebani dengan biaya masuk sekolah swasta, terutama karena pungutan uang gedung yang cukup besar. Situasi ini, menurutnya, merupakan darurat pendidikan yang harus segera dicarikan solusinya.
Untuk itu, Baba mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar mengupayakan bantuan subsidi pendidikan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk sekolah swasta.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ujarnya.
Tak hanya mendorong subsidi, Baba juga menekankan pentingnya penambahan unit sekolah baru guna menampung lonjakan lulusan SMP tiap tahun. Menurutnya, ketersediaan sekolah negeri di Balikpapan sudah tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Ia menyebut, Komisi IV DPRD Kaltim telah menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Pemprov agar segera dilakukan pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kawasan dengan jumlah lulusan terbanyak.
Lebih lanjut, Baba mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah memetakan kondisi SMA dan SMK di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih merata.
Diharapkan, melalui pembangunan sekolah baru dan skema subsidi, akses pendidikan menengah bagi siswa dari berbagai lapisan ekonomi bisa lebih adil dan terjangkau.
Langkah-langkah ini, lanjut Baba, menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, terutama di kota strategis seperti Balikpapan yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post