Balikpapan, Borneoupdate.com- Dalam upaya mendorong percepatan realisasi pemindahan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menyambangi DPRD Balikpapan pada Kamis (12/12) siang. Dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kukar, Alif Turiadi, disambut Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle. Keduanya membahas rencana pemindahan IKN dan posisi pemerintah daerah yang berdekatan dengan kawasan IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami ingin bersama Balikpapan dalam mendorong percepatan IKN. Karena kita tahu kota minyak merupakan pintu masuk Kaltim yang otomatis akan jadi pintu masuk menuju IKN yang baru. Jadi jangan sampai timbul ada kesan bahwa Balikpapan tidak dilibatkan dalam persoalan IKN ini,” kata Alif Turiadi saat diwawancarai wartawan usai pertemuan.
Untuk itu lanjutnya, kedua daerah bersepakat meminta Pemerintah Pusat melibatkan mereka dalam proses pembangunan IKN. Mengingat untuk mencapai lokasi IKN yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kukar harus melewati Kota Balikpapan terlebih dahulu.
“Jadi tadi saya minta pada pak Sabaruddin untuk mensinkronkan antara Kukar dan Balikpapan dalam pembahasan rencana pemindahan IKN. Semua kami minta terlibat aktif baik itu PPU, Balikpapan maupun Kukar,” ujar politisi asal Gerindra ini.
Menurutnya semua daerah di Kaltim harus terlibat aktif menyukseskan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim dan jangan sampai pemerintah daerah hanya sebagai penonton meski menjadi lokasi IKN yang baru. “Makanya kesini kami ingin meluruskan tentang kesan seolah-olah Balikpapan tidak terlibat dalam hal ini. Tentunya Balikpapan harus merespon hal itu. Jangan sampai miskomunikasi seperti ini terjadi. Ini kan sensitif,” tutur Alif.
Saat ini tambahnya, dari pertemuan bersama Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, site plan untuk IKN yang baru sudah disiapkan. Termasuk pembuatan regulasi Badan Otorita IKN yang menjadi aturan dasar ibukota negara yang baru.
“Kan nanti dana bagi hasil yang dari provinsi akan dishare ke kabupaten kota. Jadi nggak ada yang nggak terlibat. Semua harus terlibat termasuk Balikpapan. Kami sudah ke Bappenas, site plan-nya sudah sangat detail. Tinggal di daerah saja yang harus mempersiapkan diri. Seperti kesiapan lahan dan prasarananya,” tutup Alif. (FAD)
Discussion about this post