Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Pusat akan memberikan prioritas utama kepada 10 provinsi untuk mendapatkan akses vaksin Covid-19. Namun dari 10 provinsi tersebut ternyata Kaltim tidak termasuk prioritas untuk mendapatkan vaksinasi di tahap pertama. Padahal berdasarkan data nasional, Kaltim menduduki urutan kedelapan dalam jumlah kasus positif Covid-19 yang mencapai 15.606 kasus, dengan 505 kasus kematian dan 2.328 menjalani isolasi.
Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo mengatakan 10 daerah yang secara nasional mendapatkan vaksin untuk tahap pertama yakni kota-kota di pulau Jawa kecuali Jogyakarta dan Banten. Kemudian Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, termasuk Bali, Aceh dan Riau. Meski provinsi yang masuk kategori prioritas tersebut sebagian mulai mengalami pelandaian kasus terkonfirmasi positif Covid-19 secara signifikan.
“Jadi ada 10 daerah yang masuk prioritas. Tapi kita lihat perkembangan terakhir beberapa daerah dengan angka kasus yang sangat tinggi sekarang mengalami pelandaian. Seperti halnya Kalimantan Selatan kemudian Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur,” ujarnya usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Balikpapan, Senin (09/11).
Meski begitu, Doni juga belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan vaksin dan pendistribusian ke daerah. Untuk itu dia kembali mengimbau agar semua lapisan masyarakat tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk sama-sama saling sosialisasi dan mengingatkan penerapan disiplin protokol kesehatan. Karena tidak bisa hanya kepala daerah yang aktif mendorong kesadaran masyarakat tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.
“Vaksin kita memonitor saja. Mengikuti perkembangan dari pemerintah pusat lewat kementerian kesehatan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama vaksin bisa didapatkan kemudian dalam waktu yang tepat bisa didistribusikan. Doakan saja semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik untuk bangsa kita,” lanjutnya.
Doni berharap seluruh komponen masyarakat bisa bekerjasama dalam upaya menegakkan disiplin protokol kesehatan di semua kegiatan. Mengingat dalam upaya percepatan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia memerlukan bantuan semua pihak. Apalagi dampak yang ditimbulkan pandemi ini menyentuh hampir semua sektor kehidupan masyarakat mulai ekonomi, kesehatan dan sosial.
“Jadi kita lihat betapa seluruh komponen berjuang bersama untuk menurunkan kasus. Jadi tidak bisa dilakukan oleh pimpinan saja, tidak mungkin, Gubernur, Wali Kota tidak bisa kerja sendirian tanpa dibantu oleh semua komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, relawan semua harus bergerak secara bersama-sama,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post