Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti belum tampaknya peran Koperasi Merah Putih (KMP) di daerah. Hingga saat ini, keberadaan koperasi tersebut belum menunjukkan aktivitas signifikan dalam mendukung ekonomi masyarakat. Padahal pemerintah berjanji serius memperkuat sistem pembinaan agar koperasi benar-benar menjadi penopang ekonomi rakyat.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto mengatakan semestinya Koperasi Merah Putih hadir sebagai penggerak baru ekonomi berbasis gotong royong. Namun, hingga kini, geliatnya belum terlihat jelas di lapangan. Khususnya di kota minyak sendiri belum ada pergerakan terkait kebijakan KMP tersebut.
“Koperasi Merah Putih di Balikpapan belum terlihat. Koperasi kita yang riel saja baru sekitar 60-an yang menggelar RAT dari total 400-an. Itu yang jelas-jelas di bawah binaan Dinas Koperasi. Makanya tinggal kita tunggu saja greget KMP,” ujarnya, Selasa (04/11).
Suwanto menjelaskan, rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) menunjukkan masih banyak koperasi yang belum aktif secara kelembagaan. Mengingat RAT merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan dan transparansi koperasi.
“Kalau koperasi belum mampu melaksanakan RAT, artinya pengurus belum benar-benar menjalankan fungsi kelembagaan secara profesional. Ini pekerjaan rumah bersama. Pemerintah sudah sering mengingatkan pengurus koperasi,” jelasnya.
Suwanto menilai pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian perlu memperkuat pembinaan. Khususnya terhadap koperasi yang belum aktif. Ia menekankan pentingnya pendampingan dari sisi manajemen, tata kelola keuangan dan digitalisasi. Agar koperasi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Pembinaan harus lebih intensif. Jangan hanya berhenti di data administratif. Koperasi harus diberi ruang untuk tumbuh dan berinovasi, misalnya dengan pelatihan manajemen dan akses permodalan yang jelas,” tuturnya lagi.
Menurut Suwanto, koperasi seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Balikpapan. Bukan sekadar lembaga formalitas untuk mendapatkan bantuan. Ia berharap, jika KMP ingin benar-benar menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat maka keberadaannya harus dirasakan langsung oleh warga.
“Kita masih tunggu langkah nyata soal KMP. Jangan sampai hanya nama yang besar, tapi tak ada dampak di lapangan. Koperasi itu harus hadir di tengah masyarakat dan memberi manfaat nyata,” tambahnya. (ANE)
Discussion about this post