Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan memperkuat perannya dalam pengawasan anggaran dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan. Rapat ini secara khusus membahas serapan anggaran tahun 2025. Khususnya pada efektivitas alokasi penggunaan dana untuk sektor kepemudaan dan pariwisata.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menekankan pentingnya memastikan anggaran tidak hanya terserap. Tetapi juga tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Di mana sorotan berada pada program prioritas Dinas Perdagangan. Meliputi pengembangan UMKM berbasis pariwisata, pelatihan kewirausahaan pemuda dan peningkatan daya tarik destinasi wisata lokal.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola Dinas Perdagangan benar-benar bermanfaat. Sektor kepemudaan dan pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan kota, jadi harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya,” ujarnya, Rabu (04/06).
Dalam rapat tersebut, lanjut Fauzi, Dinas Perdagangan memaparkan rincian alokasi dan realisasi anggaran tahun berjalan serta proyeksi penggunaan anggaran tahun 2025. Pihak Komisi II melakukan analisa atas pemaparan yang ada. Termasuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
“Kami tidak ingin anggaran hanya habis untuk kegiatan seremonial. Harus ada input dan output yang jelas. Jangan sampai hanya mengejar penyerapan anggaran. Kami akan terus memantau dan menilai pelaksanaannya di lapangan,” jelasnya.
Menurut Fauzi pihaknya juga meminta Dinas Perdagangan untuk meningkatkan sinergi dengan pelaku usaha dan komunitas pemuda. Agar program benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. Apalagi keberhasilan program tidak hanya diukur dari laporan anggaran. Namun bisa terlihat dari dampak langsung di masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah untuk lebih aktif melibatkan komunitas. Baik pelaku UMKM, organisasi kepemudaan, maupun pelaku pariwisata. Ini yang harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah,” tuturnya.
Fauzi menambahkan langkah koordinasi yang intensif ini akan terus berjalan. Karena DPRD berupaya merealisasikan tata kelola anggaran yang transparan, partisipatif dan berorientasi pada hasil. Pihak legislatif akan terus mengawal setiap program agar pembangunan sektor kepemudaan dan pariwisata dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
“Kami apresiasi pihak pemerintah siap menerima masukan dan kritik konstruktif dari DPRD. Semoga komitmen ini terus memperbaiki sistem pelaporan dan pelaksanaan program agar lebih transparan dan terukur,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post