Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menilai pelatihan dan pendampingan lebih efektif dibanding bantuan tunai bagi pelaku UMKM. Terutama dalam upaya penguatan digitalisasi agar UMKM lokal bisa naik kelas. Karena strategi ini lebih berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Swardi Tandiring mengatakan dukungan pemerintah untuk UMKM sebaiknya difokuskan pada pelatihan dan digitalisasi. Bukan bantuan tunai seperti yang menjadi program pemerintah pusat. Ia menilai model pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas pelaku usaha jauh lebih efektif untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal.
“Selama ini pemerintah sudah menjalankan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Itu langkah yang tepat, karena membantu mereka tumbuh secara mandiri,” ujarnya, Rabu (22/10).
Menurut Swardi, pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Regulasi tersebut menegaskan dukungan pemerintah tidak selalu berbentuk bantuan uang tunai. Melainkan dapat dilakukan melalui fasilitasi peningkatan kompetensi, akses pasar dan penguatan kelembagaan.
“Kalau pemerintah hanya memberi bantuan tunai, dampaknya tidak bertahan lama. Tapi kalau pelaku UMKM dibekali kemampuan manajemen, pemasaran dan digitalisasi hasilnya bisa berkelanjutan,” jelasnya.
Swardi menyebutkan, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar. Ia mendorong agar pemerintah daerah memperkuat program digitalisasi UMKM. Termasuk pelatihan e-commerce, promosi daring dan literasi keuangan digital. Agar UMKM tidak lagi berpegangan pada sistem manual.
“Platform digital harus menjadi bagian dari strategi utama. Pelaku UMKM Balikpapan harus mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional melalui media online. Jadi memang sudah beda cara pemasaran kini dengan yang dulu,” tuturnya lagi.
Swwardi juga mengingatkan agar pelatihan yang diberikan pemerintah tidak bersifat seremonial, melainkan benar-benar berorientasi pada hasil. Ia berharap ada sistem pendampingan berkelanjutan pasca-pelatihan agar peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam bisnis mereka.
“Kadang pelatihan hanya berhenti di kelas. Setelah itu tidak ada pendampingan. Pemerintah perlu memastikan setiap peserta mendapat bimbingan sampai bisa mengembangkan usahanya,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post