Samarinda, Borneoudpate.com – Komisi II DPRD Kalimantan Timur meminta implementasi Koperasi Merah Putih tidak boleh hanya berhenti pada tataran kebijakan. Wakil rakyat meminta agar program yang digagas pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih patut diapresiasi. Namun ia mengingatkan bahwa tanpa tata kelola yang jelas, program itu rawan mandek di tengah jalan. Hal itu tentu menyebabkan program itu menjadi mubazir dan tidak menghadirkan manfaat di masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya inisiatif pemerintah. Tetapi kami ingin implementasinya nyata, terukur dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Karena itu yang penting kalau mau program berhasil,” ujarnya, Rabu (30/07).
Menurut Guntur, koperasi di daerah harus menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan sekadar formalitas program. Ia menyebut banyak koperasi terbentuk. Namun tidak berjalan optimal karena lemahnya manajemen dan tidak ada pengawasan yang serius.
“Koperasi Merah Putih harus mampu jadi penggerak ekonomi pedesaan. Kalau hanya sebatas nama, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya. Ini yang kami tekankan kepada pemerintah,” jelasnya.
Guntur mengatakan DPRD akan terus mengawasi jalannya program agar dana dan kebijakan yang digelontorkan tidak sia-sia. Komisi II juga meminta agar setiap tahapan program dilakukan secara transparan. Dari pembentukan, manajemen, hingga laporan keuangan, masyarakat harus bisa mengakses informasinya.
“Kami tidak ingin ada koperasi yang hidup di atas kertas. Semua harus jalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan warga desa. Transparansi itu kunci. Kalau tata kelolanya baik, kepercayaan masyarakat tumbuh, dan koperasi bisa berkembang,” lanjutnya.
Guntur menambahkan, DPRD akan menyoroti langsung proses pendampingan pemerintah terhadap koperasi. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan menjadi penentu apakah koperasi bisa berdaya saing atau tidak. Komisi II ingin memastikan tindaklanjut masukan dari masyarakat dan mendorong pemerintah daerah menyiapkan regulasi pendukung.
“Kami butuh koperasi yang benar-benar hadir membantu petani, bukan hanya jadi proyek. Kalau koperasi bisa memberi pinjaman ringan dan membantu pemasaran hasil tani, itu baru terasa manfaatnya. Kami akan kawal program ini sampai benar-benar berdampak. Koperasi Merah Putih jangan hanya jadi jargon,” tambahnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post