Samarinda, Borneoupdate.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim lebih serius mengoptimalkan aset dan unit bisnis daerah. Ia menilai potensi pendapatan daerah bisa meningkat signifikan jika pengelolaan dilakukan secara profesional dan terukur.
Dorongan itu ia sampaikan dalam rapat kerja lintas sektor di Balikpapan, Rabu (23/07). Rapat menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, pengelola aset, serta sejumlah pihak terkait. “Aset daerah bukan sekadar catatan dalam laporan tahunan. Aset itu harus bergerak, menghasilkan, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sabaruddin menilai Kaltim memiliki sejumlah aset strategis yang sudah berjalan, namun belum maksimal menyumbang pendapatan. Ia menyebut Mall Lembuswana, Hotel Royal Suite, dan Kawasan Industri Kariangau sebagai contoh aset yang bisa menjadi sumber keuangan daerah yang stabil.
“Kita punya mall besar, hotel representatif, hingga kawasan industri. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi aset itu ke kas daerah? Inilah yang harus kita kawal bersama,” katanya.
Menurut Sabaruddin, jika aset tersebut dikelola dengan pola bisnis modern, maka Kaltim tidak hanya bergantung pada dana bagi hasil migas maupun batu bara. Untuk itu, perlu adanya transparansi pengelolaan dan evaluasi berkala. Ia mengingatkan agar pemprov tidak hanya membangun, tetapi juga memastikan operasional dan tata kelolanya sehat.
“Kita bisa mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang sewaktu-waktu menurun. Aset yang sudah ada harus menjadi penopang baru. Tinggal bagaimana proyeksi pengembangannya. Jangan sampai aset yang seharusnya produktif justru menjadi beban,” ucapnya.
DPRD, lanjut Sabaruddin, siap mengawal langkah pemerintah agar pengelolaan aset tidak stagnan. Langkah itu sejalan dengan semangat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dirinya mendorong pemerintah membuka ruang investasi dan kolaborasi dengan pihak swasta. Ia menilai pola kemitraan bisa memperkuat manajemen bisnis daerah tanpa mengurangi kepemilikan aset.
“Kalau pemerintah kesulitan dalam pengelolaan, jangan segan gandeng investor yang kredibel. Yang penting ada win-win solution. Pemerintah tetap punya kontrol, tetapi manajemen bisa berjalan lebih efisien,” paparnya.
Sabaruddin berharap daerah bisa berani mengubah pola lama yang terlalu birokratis. Agar optimalisasi aset daerah dapat segera terealisasi agar PAD Kaltim meningkat signifikan. Dengan begitu, program pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. (Adv/ANA)
Discussion about this post