Samarinda, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025–2026 agar berjalan transparan, adil dan bebas dari praktik kecurangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyampaikan hal itu usai melakukan monitoring dan evaluasi bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim wilayah I. Pertemuan tersebut membahas progres, kendala, hingga strategi pemerintah dalam mengelola SPMB tahun ini.
“Kami ingin memastikan SPMB tidak hanya soal angka penerimaan, tapi juga proses yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi adalah kunci. Karena banyak muncul laoran yang perlu kita periksa di lapangan,” ujarnya, Rabu (16/07).
Menurut Baba, setiap tahun SPMB selalu menyita perhatian publik karena menyangkut masa depan ribuan siswa. Ia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek keadilan. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang kerap merasa dirugikan dalam sistem domisili.
“Kami tidak ingin ada siswa berprestasi yang gagal masuk hanya karena aturan tidak dijalankan dengan bijak. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan regulasi dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.
Dalam rapat monitoring, lanjut Baba, Komisi IV menyoroti sejumlah potensi kendala, seperti keterbatasan daya tampung sekolah negeri, infrastruktur digital yang belum merata. Termasuk kemungkinan adanya campur tangan oknum tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan DPRD akan mengawasi ketat agar tidak ada ruang bagi praktik titip-menitip siswa.
“Kecurangan sekecil apa pun akan merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, kami tegaskan tidak boleh ada permainan kuota, baik dari pihak sekolah maupun oknum luar. Maka kami minta semua pihak bisa bekerja sama,” lanjutnya.
Dari pemaparan Dinas Pendidikan Kaltim, tambah Baba, sistem pendaftaran online sudah diperkuat dengan server tambahan untuk menghindari gangguan teknis. Selain itu, jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan domisili tetap menjadi skema utama penerimaan siswa baru.
Komisi IV juga mendorong pemerintah untuk menyediakan kanal aduan yang responsif agar masyarakat bisa melaporkan masalah secara cepat. Baba berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat jika ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan SPMB.
“Kami ingin masyarakat punya akses untuk mengawasi bersama. Kalau ada masalah, segera lapor dan kami pastikan akan tindaklanjuti. Kami berharap sistem ini benar-benar adil. Jangan ada siswa yang dikorbankan karena permainan orang dalam,” tambahnya. (Adv/ANA)
Discussion about this post