Samarinda, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Anggota Komisi IV, Damayanti, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengambil langkah serius untuk menjamin pemerataan layanan kesehatan hingga pelosok daerah.
“Pembangunan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya terpusat di kota. Warga desa juga berhak mendapatkan pelayanan yang sama, baik dari sisi sarana, prasarana maupun tenaga medis,” ujarnya, Kamis (03/07).
Damayanti menyebut hingga kini masih banyak Puskesmas dan Posyandu di desa-desa yang belum memiliki alat medis yang memadai. Bahkan, beberapa daerah terpencil kesulitan mendapatkan pelayanan dokter. Karena minimnya tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah tersebut.
“Bayangkan, ada Puskesmas yang hanya memiliki satu atau dua perawat tanpa dokter. Itu realita yang terjadi di beberapa kabupaten. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi,” ungkapnya.
Damayanti juga menyinggung pentingnya peran Pemprov Kaltim sebagai penanggung jawab penyediaan fasilitas umum, termasuk layanan kesehatan. Ia menilai, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memastikan kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.
“Jalan tol dan bandara memang penting. Tapi apalah artinya pembangunan jika ibu-ibu hamil di desa harus menempuh perjalanan dua jam hanya untuk kontrol ke dokter. Itu bukan kemajuan, itu namanya ketimpangan,” katanya.
Komisi IV, lanjut Damayanti, akan mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim untuk menyusun peta kebutuhan tenaga medis dan alat kesehatan secara akurat dan menyeluruh. Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa menentukan intervensi secara tepat sasaran.
“Kami akan kawal anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya bagi daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh. Jangan sampai ada warga yang merasa menjadi penonton dalam pembangunan,” tuturnya lagi.
Selain itu, Damayanti mengusulkan agar Pemprov mengembangkan program insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi jangka pendek sambil terus membenahi sistem distribusi tenaga medis secara nasional.
“Kalau memang daerah terpencil sulit dijangkau, maka beri penghargaan bagi mereka yang mau mengabdi di sana. Kita butuh pendekatan yang manusiawi dan realistis,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post