Kutai Kartanegara, Borneoupdate.com – Ketersediaan tenaga kesehatan di pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartaengara. Pasalnya tidak banyak lulusan sekolah kesehatan yang bersedia bertugas di kawasan pedesaan dan jauh dari perkotaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah desa di Kukar mendorong Pemkab untuk segera bertindak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengangkat tenaga kesehatan melalui program bantuan keuangan desa. Pengangkatan ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan program satu perawat dan bidan di setiap desa. Proses seleksi langsung ditangani Dinkes Kukar, dan akan dilaksanakan pada APBD perubahan tahun 2023 secara serentak.
“Sekarang masih bolong-bolong, ada desa diisi satu perawat tapi gak ada bidan dan sebaliknya juga. Pak Bupati mau dua-duanya ada di desa,” kata Arianto, Sabtu (14/10/2023).
Dia juga mendorong masyarakat yang tinggal di desa dengan lulusan tenaga kesehatan agar mengikuti seleksi tersebut. Sehingga nanti akan ditempatkan di desa tersebut untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Arianto menambahkan, pembayaran honor atau insentif perawat dan bidan dilaksanakan melalui desa.
“Ini lagi kita start di Perubahan, InsyaAllah 3 hingga 4 bulan kita berikan insentifnya,” pungkasnya. (*/Adv)
Discussion about this post