Kutai Timur, Borneoupdate.com – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) intensif melakukan upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, membuka resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang difokuskan untuk penyelenggara Pilkada dan unsur pemerintah daerah.
Agus menjelaskan pentingnya pemetaan wilayah dengan potensi konflik tinggi. “Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya. Pemetaan potensi konflik ini menjadi langkah awal yang krusial agar potensi gesekan bisa dicegah lebih dini. Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegas Agus. Peningkatan kapasitas aparat keamanan juga menjadi agenda penting, diharapkan para aparat tidak hanya terlatih dalam menangani massa, tetapi juga dalam komunikasi krisis.
Penegakan hukum menjadi sorotan utama. Tindakan provokatif, penyebaran hoaks, atau kekerasan politik harus segera ditindak tegas untuk mencegah konflik semakin meluas. Agus menekankan bahwa penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman.
Melalui langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, pemerintah Kutim optimis Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan damai. “Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram,” ungkap Agus.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek), yang bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi potensi konflik. Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen pemerintahan dan lembaga terkait, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta Panwaslu tingkat kecamatan.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” tambah Trisno. (*/SUS)
Discussion about this post