SAMARINDA – borneoupdate.com, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil III (Penajam Paser Utara dan Paser), Fadly Imawan, mendesak pemerintah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi total terhadap distribusi pupuk subsidi.
Desakan ini muncul menyusul mencuatnya dugaan korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dinilai merugikan petani.
Fadly menuturkan, kecurigaan soal penyimpangan pupuk subsidi sudah lama muncul di lapangan. Kelangkaan pupuk yang berulang kali dikeluhkan petani membuatnya meyakini ada praktik permainan dalam rantai distribusi.
“Sudah sejak lama saya mendengar pupuk diduga tidak disalurkan ke petani, tapi justru diperjualbelikan ke pedagang atau pihak yang tidak berhak,” ungkapnya di Gedung Paripurna DPRD Kaltim.
Menurutnya, pupuk subsidi adalah hak petani kecil, bukan untuk diperjualbelikan. Karena itu, ia mengecam keras praktik penyalahgunaan yang membuat petani semakin sulit mendapat akses terhadap pupuk.
“Kalau sekarang ini terungkap, saya tidak merasa kaget. Sudah lama hal ini jadi sorotan,” tegas politisi asal PPU–Paser tersebut.
Fadly menilai pemerintah daerah perlu segera membenahi sistem tata niaga pupuk agar tepat sasaran.
Ia menyebut, pupuk adalah kebutuhan vital yang menentukan produktivitas pertanian, sehingga tidak boleh lagi ada ruang bagi oknum bermain di dalamnya.
“Kami mendorong agar tata niaga jual beli pupuk ini ditata ulang. Pupuk adalah kebutuhan utama petani, tapi justru paling sulit ditemukan di lapangan,” katanya.
Selain menekankan perbaikan sistem, Fadly juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi pupuk subsidi ini.
Ia menilai sanksi tegas perlu dijatuhkan agar menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan pupuk subsidi untuk keuntungan pribadi.
“Kalau ada yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, jangan segan memberikan hukuman setimpal. Petani sudah terlalu sering jadi korban,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post