Samarinda, Borneoupdate.com – Independensi menjadi tantangan pers menghadapi tahun politik di tahun 2024. Pers menjadi salah satu institusi dan pemangku kepentingan yang bisa membentuk opini publik.
Sertifikasi dan kompetensi menjadi salah satu akselerasi untuk meningkatkan kualitas wartawan sebagai acuan evaluasi kinerja dalam menegakkan pilar demokrasi kemerdekaan pers.
Dialog Publika TVRI Kaltim dipandu oleh Said Husein dengan menghadirkan narasumber antara lain Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yuriantini, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kaltim Felanans Mustari dan Tokoh Pers Kaltim Rizal Effendi Dengan mengangkat tema “Kompetensi Pers Kaltim di Tahun Politik” Kamis,(9/2/2023).
Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim Irene Yuriantini mengatakan, dengan adanya pers ini tentu lebih banyak tupoksi terkait penyebaran informasi komunikasi publik.
Ia mengungkapkan bahwa, hubungan Pemerintah dengan media yang ada di Kaltim, sudah dari dulu terjalin dengan baik. Hal itu dibuktikan pada tahun lalu 2022 Kaltim berada di peringkat satu nasional dalam hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2022.
“Dan itu salah satu indikator yang menggambarkan tingkat demokrasi terhadap insan pers di Kaltim sudah cukup bagus,” jelas Irene sapaan akrabnya.
Selain itu, sinergi terus dilakukan Diskominfo Kaltim baik dengan insan pers, baik dari PWI dan oranisasi lainnya seperti SMSI, JMSI, IJTI Kaltim membahas terkait dengan pengelolaan media di Kalimantan Timur.
“Komunikasi kita juga baik dengan insan pers,” urainya.
Untuk itu pihaknya terus mendorong bahwa wartawan di Kaltim ini semakin meningkat di tahun yang akan datang dengan membantu dalam sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kita membantu juga dalam UKW (Uji Kompetensi Wartawan),”tambahnya.
Sementara itu, Tokoh Pers Kaltim Rizal Effendi menuturkan, bahwa kualitas wartawan di daerah Kaltim cukup baik. Meskipun begitu kini, pers indonesia tengah menghadapi tantangan berat terutama pada jenis media cetak.
Rizal berharap kepada rekan rekan di jajaran media pers itu agar menjaga martabat dan kode etik. Sedangkan, disisi lain masyarakat harus belajar lebih cerdas lagi menerima informasi mana yang dari media online yang terverifikasi dan media sosial yang penuh dengan informasi tidak benar.
“Tegakkan kode etik sehingga bisa menjadi media yang bisa survive pada tekanan media seperti sekarang ini,” jelas mantan Wali Kota Balikpapan tersebut.
Senada, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Kaltim Felanans Mustari, menambahlan PWI tetap sebagai salah satu organisasi profesi yang berusaha untuk selalu menjaga kompetensi jurnalis dan wartawan di Kaltim yang sudah cukup tinggi agar masyarakat bisa meningkatkan kepentingan publik.
“Pers yang mengutamakan kepentingan publik itu sangat diperlukan di level lokal maupun nasional. level lokal sendiri sangat baik untuk ditingkatkan lagi bahwa pers lokal itu memerlukan kemandirian di medianya sendiri,” pungkasnya. (diskominfokaltim)
Discussion about this post