SAMARINDA–borneoupdate.com, Seratus hari kerja pertama Gubernur Kaltim menjadi sorotan publik. Di masa inilah arah kebijakan mulai terlihat, meski masih diwarnai keterbatasan anggaran dan tantangan transisi kepemimpinan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin atau Ayub, menilai program prioritas seperti Gratispol (gratis sekolah) dan Jospol (jasa pelayanan kesehatan) perlu akselerasi agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Memang belum semua kalangan bisa dijangkau karena efisiensi anggaran. Tapi komitmen untuk menggratiskan program ini secara penuh pada tahun depan sudah sangat jelas,” kata Ayub. Dikantor DPRD Samarinda selasa 3 juni 2025.
Ayub menyebut masa transisi membuat Gubernur belum sepenuhnya memiliki kendali penuh dalam menyatukan visi-misi dengan perangkat teknis di OPD. Rapat-rapat maraton tiga kali sepekan digelar, dari pagi hingga sore, demi menyatukan arah kerja.
“Dalam dua sampai tiga bulan ke depan, sinkronisasi di OPD akan mulai terlihat hasilnya. Saat itu implementasi program prioritas bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Ayub menyoroti adanya proyek fisik seperti pembangunan pagar sekolah dan toilet. Meski dianggap penting, ia menilai program itu belum menyentuh inti kebutuhan pendidikan.
“Kita ingin arah perencanaan lebih fokus pada sarana-prasarana belajar mengajar. Pendidikan gratis juga jangan hanya soal SPP, tapi harus menyeluruh—buku, seragam, hingga kebutuhan dasar siswa,” tegasnya.
Sebagai mitra kerja Pemprov, DPRD berkomitmen mengawal alokasi anggaran agar benar-benar menyentuh masyarakat. Ayub menegaskan kinerja 100 hari kerja ini harus menjadi pijakan untuk memastikan visi besar pendidikan dan pelayanan publik berjalan konsisten.
“Yang penting, visi gubernur dan gerakan OPD sudah seirama. DPRD siap bekerja sama agar setiap rupiah anggaran berdampak nyata bagi warga Kaltim,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim/sd)
Discussion about this post