DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti lambatnya progres pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Barat. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyatakan keprihatinannya terkait kondisi proyek yang jauh dari target. Pernyataan ini disampaikan saat ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan di Jalan Letjen Suprapto, Gang Perikanan, RT 16, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, pada Selasa (14/01).
Dalam kunjungannya, Gasali menemukan bahwa progres fisik proyek tersebut baru mencapai sekitar 12 hingga 14 persen. Angka ini sangat jauh dari harapan, mengingat material pembangunan telah tersedia di lokasi. Namun, sayangnya, material tersebut masih tertumpuk dan belum terpasang, sehingga menimbulkan kesan bahwa proyek ini tidak berjalan sesuai rencana.
“Kita berharap pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, tapi kenyataannya di lapangan belum sesuai harapan. Material memang sudah ada, tapi belum ada yang terpasang. Kalau hanya bertumpuk saja, kan percuma,” tegasnya di depan wartawan.
Hal itu karena Balikpapan Barat merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan fasilitas kesehatan memadai. Kehadiran rumah sakit di daerah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan medis yang lebih dekat dan mudah diakses. Saat ini, banyak warga yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit yang terletak di pusat kota. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit di wilayah ini menjadi prioritas yang mendesak.
Namun, lambatnya progres pembangunan justru menambah kekhawatiran masyarakat. Keterlambatan ini dapat berdampak pada tertundanya pelayanan kesehatan yang sangat dinantikan. Dengan anggaran yang telah disiapkan, masyarakat berharap pembangunan rumah sakit ini dapat selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi mereka.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah manajemen proyek yang dianggap tidak maksimal. Material pembangunan yang sudah tersedia seharusnya menjadi indikasi bahwa pekerjaan dapat segera dilakukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kendala apa yang sebenarnya menghambat progres pembangunan.
Selain itu, kurangnya pengawasan ketat juga menjadi penyebab lambatnya proyek ini. Proyek pembangunan skala besar seperti rumah sakit memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari kontraktor, pengawas proyek, hingga pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang efektif, proyek berisiko mengalami hambatan yang berlarut-larut.
Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret percepatan pembangunan rumah sakit ini. Tuntutan ini tidak hanya ditujukan kepada kontraktor, tetapi juga kepada pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran proyek. DPRD berharap pemerintah dapat memberikan sanksi tegas jika ditemukan kelalaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, Masyarakat Balikpapan Barat memiliki harapan besar terhadap keberadaan rumah sakit ini. Mereka berharap fasilitas kesehatan ini dapat segera beroperasi dan memberikan layanan terbaik. Pembangunan rumah sakit bukan hanya soal fisik bangunan. Tetapi juga tentang menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.
Lambatnya progres pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat menjadi cerminan perlunya perbaikan dalam manajemen proyek di tingkat daerah. Dengan material yang sudah tersedia, semestinya pekerjaan dapat berjalan lebih lancar. Masyarakat menantikan aksi nyata, bukan hanya janji, dari semua pihak yang bertanggung jawab. Pembangunan rumah sakit ini harus menjadi prioritas, karena menyangkut kesejahteraan dan kesehatan warga. (*)
Discussion about this post