Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan koordinasi dengan 11 mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik di wilayah Balikpapan.
Ketua Komisi IV, Gasali menilai koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan semua program yang dilaksanakan oleh OPD dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD memiliki rencana kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan efektif,” ungkapnya.
Dalam rencana tersebut, lanjut Gasali, pihaknya akan menghadirkan mitra kerja dari berbagai bidang. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Masing-masing OPD mempresentasikan program kerja mereka dan menjelaskan tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan sinergi antara OPD agar setiap program saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
“Yang jelas ada 11 satuan kerja yang jadi mitra kami di Komisi IV. Intinya kita perkenalan dulu sama mereka. Kita perlu saling silaturahmi secara tatap muka agar komunikasi berjalan lancar,” jelasnya.
Koordinasi ini menurut Gasali, untuk memberikan dorongan kepada setiap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan. Komisi IV DPRD berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif agar program-program yang ada dapat memberikan manfaat maksimal.
Sebagai langkah selanjutnya, Komisi IV DPRD juga mempersiapkan pertemuan berkala dengan OPD guna memantau perkembangan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. “Kami akan terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua mitra kerja. Tujuannya tentu agar setiap rencana dapat terealisasi dengan baik. Ini kan dekat akhir tahun anggaran,” tuturnya lagi.
Gasali berharap pelayanan publik di Kota Balikpapan meningkat dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan lebih baik. Masyarakat pun juga berkesempatan memberikan masukan dan saran untuk mendukung program-program yang ada. Sehingga pihak DPRD bisa mengawal aspirasi ini dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. (Adv/SAN)
Discussion about this post