Samarinda, Borneoupdate.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur bergerak cepat dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) maraton selama dua hari bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pansus membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 secara intensif.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, mengatakan pembahasan ini bukan rutinitas biasa, melainkan upaya serius untuk menyatukan visi pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas sektor dan integrasi program prioritas agar pembangunan tidak berjalan parsial.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD berjalan dalam satu arah. RPJMD bukan sekadar dokumen teknis, tapi fondasi strategis yang menentukan wajah Kalimantan Timur di masa depan,” ujarnya, Jumat (11/07).
Syarifatul menyebut pihaknya berfokus mengawal dua program unggulan yang menjadi perhatian utama. Yakni “Gratispol” (gratis pelayanan dasar untuk rakyat) dan “Jospol” (jaring aspirasi sosial politik). Keduanya dipandang sebagai penggerak utama pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kami dorong agar program Gratispol dan Jospol tidak berhenti di atas kertas. Keduanya harus terintegrasi dalam setiap sektor, dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan. Makanya perlu koordinasi semua pihak,” lanjutnya.
Dalam forum RDP, lanjut Syarifatul, OPD memaparkan rencana masing-masing, mulai dari kehutanan, penanggulangan banjir, ketahanan pangan, hingga digitalisasi layanan publik. Sementara Pansus mencermati setiap detail agar tidak terjadi tumpang tindih program dan agar alokasi anggaran tepat sasaran.
“Kami tidak ingin RPJMD menjadi formalitas. Masyarakat butuh hasil nyata, bukan sekadar rencana. Makanya perlu penyusunan dan penyesuaian atas RPJMD dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai tidak berjalan,” tuturnya lagi.
Menurut Syarifatul pembangunan Kaltim tak boleh terlepas dari konteks sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai peran Kaltim sebagai daerah penyangga harus diikuti dengan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Maka RDP ini menjadi ruang untuk menyerap masukan dan kritik membangun dari OPD. Pansus membuka ruang seluas-luasnya agar setiap sektor berkontribusi aktif dalam penyusunan RPJMD.
“Karena itu, RPJMD ini harus mencerminkan kebutuhan riil rakyat dan potensi daerah. Kami ingin memastikan arah pembangunan Kaltim benar-benar berdampak. Pemerintah harus mampu memberi bukti atas janji saat pemilihan. Kami siap mengawal itu,” tambahnya. (Adv/SAN)
Discussion about this post