Samarinda, Borneoupdate.com – Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dalam memudahkan mengakses informasi di era digital ini. Informasi yang bernilai strategis perlu pengamanan khusus, terutama di instansi pemerintah untuk mencegah terjadinya celah kerawanan atau kebocoran informasi.
Deputi Bidang Strategis dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN RI, Ninik Ratna Dewi menerangkan, strategi keamanan siber nasional diperlukan untuk pengamanan layanan digital, dan keamanan informasi yang efektif.
“Ada beberapa ancaman kemanan siber yang terus berkembang. Di antaranya seperti malware, advanced persistent threat (APT) atau peretasan, data leakage atau kebocoran data, phishing, dan web defacement atau perusakan website”, ujar Ninik saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Rakernas ASKOMPSI di Hotel Horison Ultima Kertajati Majalengka, beberapa waktu yang lalu.
Adapun dalam upaya memperkuat sistem keamanan siber, pemerintah juga telah menetapkan regulasi melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2023. Perpres ini mengatur mengenai Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen keamanan informasi yang efektif dan terukur. Manajemen keamanan informasi diperlukan untuk menjaga sumber daya informasi tetap aman.
Manajemen tidak hanya diharapkan menjaga sumber daya informasi aman, namun juga menjaga lembaga tetap berfungsi setelah terjadi bencana atau jebolnya sistem keamanan. Potensi ancaman yang mampumengganggu sistem keamanan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Berbagai Virus yang biasa menyerang diantaranya, worm, Trojan horse, adware, malware, dan lain-lain.
Kepala Dinas serta pejabat yang membidangi urusan teknologi informasi komunikasi, persandian dan siber untuk meningkatkan kesadaran pengamanan informasi guna membangun kesamaan pemahaman tentang security awareness dalam penyelenggaran pengamanan informasi. (*)
Discussion about this post