PPU, Borneoupdate.com – Keberadaan usaha warga lokal harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah setempat. Terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten PPU. Di mana wilayah ini menjadi daerah penyangga utama kawasan ibu kota negara (IKN) yang baru. Otomatis akan bermunculan pengusaha luar daerah yang membuka cabang di PPU.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani menilai perlunya satuan kerja terkait memikirkan nasib UMKM. Salah satunya dengan memberikan pelatihan produk dan pemasaran dalam menghadapi pemindahan IKN di Kecamatan Sepaku.
“Kita tidak boleh abai dalam hal ini. Karena yang UMKM juga warga kita. Maka perlu pemerintah bikin pelatihan pengolahan hingga pengemasan produk UMKM. Agar kualitasnya tidak kalah dengan produk UMKM daerah lain,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Bijak, warga setempat pasti mendapatkan dampak langsung dari pembangunan IKN. Terutama fasilitas umum hingga berbagai peluang usaha yang terbuka lebar. Namun penambahan jumlah penduduk dan persaingan usaha tentu menjadi dampak yang tidak terelakkan. Sehingga SDM lokal harus mampu bersaing menghadapi kondisi tersebut.
“Kita lihat pembangunan infrastruktur IKN di Sepaku mulai berjalan. Dampaknya juga ada terhadap perekonomian warga. Nah bagaimana dengan UMKM. Ini perlu perhatian juga. Kita ingin penguatan UMKM karena sektor ini tahan terhadap kondisi ekonomi,” tambahnya. (ADV/ SUS)
Discussion about this post