Samarinda, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinyatakan telah mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan ketika mewakili Wakil Wali Kota memimpin rapat Forum Komunikasi dan Tim Monitoring Evaluasi Penyediaan Faskes, Sarana dan Prasarana dan SDM Faskes dengan Pemangku Kepentingan Utama kota Samarinda di ruang Sambuyutan Balaikota, Selasa (31/5/2022).
“Jaminan kesehatan juga merupakan program prioritas Pemerintah Kota dibawah kepemimpinan Wali Kota Bapak Andi Harun dan Wakil Wali Kota Bapak Rusmadi. Untuk itu kita akan terus komitmen, termasuk untuk memastikan warga yang belum memiliki jaminan kesehatan,” ungkap Hero.
Seperti diketahui dalam paparan kepala BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Mangisi RS, bahwa cakupan UHC program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) per 1 Mei telah mencapai 95,77 persen atau sebanyak 796.041 warga, dan yang belum menjadi peserta tersisa 35.129.
Menurut Hero, selain melalui sumber pembiayaan tadi, bisa juga dikondisikan melalui program bantuan dari perusahaan-perusahaan yang sudah jalan dibawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja.
“Minimal warga di sekitar perusahaan itu dulu. Atau bisa juga mereka para pengusaha atau donatur lainnya yang mau menyisihkan kelebihan uangnya untuk membayarkan iuran warga yang belum mendapatkan jaminan,” kata mantan kepala Dinas PUPR Samarinda ini.
Hero merasa optimistis warga yang belum terccakup dalam jaminan kesehatan di kota Samarinda bisa tertangani. Dukungan senada untuk mengejar ketertinggalan kepesertaan juga disuarakan ketua Komisi IV DPRD Samarinda dr Sri Puji Astuti dalam kesempatan itu.
Kepala Dinas Kesehatan kota Samarinda dr Ismed Kusasih juga menyebutkan bahwa sekarang ini pasiennya mayoritas adalah peserta JKN-KIS. Dalam hal ini rumah sakit juga tergantung dengan BPJS Kesehatan.
Forum ini dihadiri pula kepala Bappedalitbang Ananta Fathurrazi, kepala Dinas Tenaga Kerja M Wahyono Hadiputro, Direktur RSUD IA Moeis dr Syarifah Rahimah, pimpinan maupun perwakilan pihak rumah sakit swasta, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Asada) dr David, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. (YA/Adv)
Discussion about this post