Samarinda, Borneoupdate.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan langkah transformasi digital di daerah berjalan konkret dan tidak hanya berhenti pada slogan. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menerima Perwira Siswa (Pasis) Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sespimti Polri Dikreg ke-34 Gelombang 2 Tahun 2025, Rabu (10/9/2025).
Dalam agenda diskusi interaktif yang dipandu Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Arih Frananta Filifus (AFF) Sembiring, para Pasis menyoroti kesiapan daerah terhadap percepatan digitalisasi, terutama menjelang operasionalisasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu pertanyaan datang dari Kolonel POM Moendi Noegroho, yang menanyakan seberapa jauh implementasi transformasi digital di Kaltim dan kesiapan ASN dalam menghadapi era layanan publik tanpa kertas.
Menjawab itu, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim bergerak cepat menerapkan digitalisasi tata kelola pemerintahan.
“Semua surat-menyurat di Kaltim sudah melalui aplikasi Srikandi. Kami sudah paperless, tidak ada lagi surat manual. Selain itu, layanan perizinan sudah berjalan lewat OSS (Online Single Submission). Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor PTSP membawa berkas. Semua bisa dipantau secara online, mulai dari proses hingga kekurangan dokumen,” jelasnya.
Seno Aji menilai integrasi digital mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan kecepatan pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa ASN di Kaltim telah menjalani penyesuaian dan pelatihan untuk memastikan mereka siap menghadapi percepatan sistem digital, terutama yang berkaitan dengan layanan administrasi pemerintahan dan perizinan.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital menjadi pondasi penting bagi Kaltim, mengingat daerah tersebut tengah mempersiapkan diri sebagai penyangga utama IKN. “Kita sangat serius mendorong digitalisasi. Ini bukan hanya kebutuhan, tetapi kewajiban agar pemerintah mampu memberikan layanan cepat dan akuntabel,” ujarnya.
Kunjungan Pasis Sespimti Polri itu menjadi momentum bagi Pemprov Kaltim untuk memperlihatkan komitmen dalam membangun pemerintahan modern dan adaptif. Diskusi pun berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan yang menyoroti keamanan data, kesiapan infrastruktur, dan penguatan literasi digital bagi masyarakat.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh layanan publik berjalan sepenuhnya berbasis digital dalam beberapa tahun ke depan, seiring percepatan transformasi di wilayah penyangga IKN. (ANE/ADV/Diskominfo)
Discussion about this post